Dugaan Adanya Aliran Dana Puluhan Juta Misterius, Proyek Saluran Jalan Bulak Rukem 3C Tetap Pasang U-Ditch Retak

SURABAYA – Proyek pembangunan saluran air menggunakan U-Ditch di Jalan Bulak Rukem Gang 3C, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya, menuai sorotan tajam dari publik. Proyek yang bersumber dari APBD Kota Surabaya, tahun anggaran 2026, diduga dikerjakan asal-asalan karena sejumlah material beton dalam kondisi retak dan pecah tetap dipasang di lokasi pekerjaan.

Berdasarkan data di sistem INAPROC, proyek pembangunan U-Ditch ukuran 40×60 lengkap dengan cover dua sisi dan paving lebar 3 meter tersebut memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp298.308.442 dengan kode RUP 43141848.

Pantauan awak media di lapangan menemukan beberapa unit U-Ditch mengalami kerusakan fisik sebelum dipasang. Namun material yang retak itu tetap digunakan oleh pekerja untuk pembangunan saluran air. Kondisi tersebut memicu tanda tanya besar, karena proyek tersebut dinilai tidak mengutamakan kualitas dan ketahanan konstruksi.

Tak hanya itu, pelaksanaan proyek ini terkesan memaksakan pekerjaan tanpa memperhatikan mutu material untuk jangka panjang dan khawatir saluran yang dibangun tidak akan bertahan lama dan berpotensi cepat rusak meski anggaran yang digunakan mencapai ratusan juta rupiah. Umumnya, faktor penyebab rendahnya kualitas, awalnya dari sistem tender terendah.

Selain menyoroti kualitas material, keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek tersebut belum sepenuhnya swakelola padat karya, karena hampir seluruh pekerja berasal dari luar Kota Surabaya. Padahal proyek lingkungan seperti pembangunan drainase di kawasan permukiman seharusnya, mampu memberdayakan masyarakat sekitar dan membuka peluang kerja bagi warga setempat.

Sementara, dari hasil investigasi awak media menyoroti seorang pengurus wakil RT yang juga dikenal sebagai aktivis LSM dan jurnalis, Tohir menyatakan diminta langsung oleh pihak Kelurahan Wonokusumo untuk membantu menjelaskan kondisi proyek Bulak Rukem 3C, yang saat ini menjadi perbincangan kepada publik yang mempertanyakan kualitas pekerjaan.

“Saya diminta Pak Lurah untuk menjelaskan kondisi sebenarnya, karena beliau kasihan melihat situasi yang berkembang di masyarakat,” ujar Tohir, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (21/05)

Pernyataan Tohir tersebut mengindikasikan adanya potensi benturan kepentingan dan pembagian peran yang tidak lazim dalam fungsi pengawasan serta komunikasi publik suatu proyek kelurahan.

Namun dalam penjelasan selanjutnya, Tohir juga mengungkap dugaan persoalan baru terkait aliran anggaran proyek. Ia menyebut pihak pemborong mengaku mengalami kerugian besar akibat adanya pemotongan dana yang tidak jelas peruntukannya.

“Anggaran yang turun sekitar Rp285 juta. Tapi masih ada potongan lagi sebesar Rp52 juta. Kami tidak tahu uang itu dipotong untuk apa dan mengalir ke siapa. Pemborong sampai menangis karena merasa rugi besar,” ucapnya.

Pernyataan tersebut memunculkan dugaan adanya aliran dana misterius di balik proyek pembangunan saluran air tersebut, karena sistem pengadaan yang cenderung memprioritaskan harga terendah dibanding keandalan jangka panjang. Fenomena ini memicu perdebatan sengit mengenai efisiensi penggunaan anggaran negara versus ketahanan fisik bangunan publik.