Jabar – Rizki Apriwijaya, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dan DPRD Jawa Barat dalam menyempurnakan instrumen kebijakan dan anggaran pendidikan.
Dia menyampaikan bahwa masih ada keluhan masyarakat terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB), terutama di Kota Depok.
Menurut Rizki Apriwijaya, keluhan yang masih sering muncul adalah kurangnya jumlah sekolah, terutama SMP dan SMA negeri. Selain itu, kondisi bangunan sekolah dan pungutan biaya yang memberatkan juga menjadi keluhan masyarakat.
Adanya ketidakmampuan dalam biaya sekolah yang menyebabkan putus sekolah atau tertundanya penerbitan ijazah juga menjadi persoalan yang dihadapi.
Rizki Apriwijaya menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Jawa Barat selalu menekankan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jabar untuk memperbanyak gedung sekolah dan melakukan revitalisasi sekolah yang masih membutuhkan perbaikan.
Menurutnya, pertumbuhan jumlah penduduk memerlukan peningkatan ketersediaan sekolah, baik dalam jumlah maupun pemerataan wilayah.
Pengawasan ketat dari KCD Dinas Pendidikan Provinsi Jabar terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah juga masih diperlukan.
Rizki Apriwijaya berharap agar Pemkot Depok dapat lebih memaksimalkan program beasiswa dan bantuan penebusan ijazah untuk para murid.
Dia juga menyoroti pentingnya memperhatikan kesejahteraan guru, terutama guru honorer, melalui sistem pembayaran yang baik dan disiplin.
Rizki Apriwijaya menegaskan bahwa negara harus hadir dalam menyediakan kenyamanan dan kesejahteraan bagi semua stakeholder pendidikan.
Dia berkomitmen bahwa DPRD Provinsi Jawa Barat akan terus siap menyempurnakan instrumen kebijakan dan anggaran secara maksimal.
Iklan Harian Radar!
Dapatkan penawaran menarik hanya untuk Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini!
Hubungi Agen
