Krisis Kontrak Payung: Proyek Publik Surabaya Terancam Mangkrak Akibat Pabrikan Paving Kehabisan Stok

Proyek Publik Surabaya Terancam Mangkrak Akibat Pabrikan Paving Kehabisan Stok
Proyek Publik Surabaya Terancam Mangkrak Akibat Pabrikan Paving Kehabisan Stok

SURABAYA – Kemenangan besar dalam tender proyek Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang seharusnya menjadi berkah, kini justru berubah menjadi bumerang fatal bagi sejumlah pabrikan paving block lokal. Sistem kontrak payung yang diterapkan dinilai memicu lonjakan permintaan ekstrem (overload) yang gagal diantisipasi. Dampaknya mengerikan diduga stok material paving di pasaran lumpuh dan kosong total.

Kontrak payung sejatinya dirancang sebagai instrumen cerdas untuk mengunci harga standar dan menjamin percepatan logistik dalam periode tertentu. Namun, tanpa adanya prediksi batas kuota yang akurat dari pihak pelaksana proyek, regulasi ini justru mencekik lini produksi produsen itu sendiri.

“Akibat kekosongan stok ini, sejumlah proyek pembangunan pedestrian dan fasilitas publik di beberapa wilayah Kota Surabaya kini terancam mangkrak dan mengalami keterlambatan penyelesaian (delay) yang serius,” ungkap salah satu perwakilan Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Surabaya.

Kelangkaan pasokan dari pabrikan pemenang tender ini mulai memicu efek domino yang merugikan masyarakat luas. Proyek infrastruktur di sejumlah titik strategis terpaksa mandek total karena hilangnya pasokan material. Imbasnya tidak hanya memicu gelombang keluhan warga, tetapi juga mengancam serapan anggaran daerah.

Proyek jalan fasilitas umum dan sanitasi di permukiman warga terhenti di tengah jalan setelah telanjur dibongkar. Galian-galian tanah dibiarkan menganga terbuka tanpa pembatas jalan yang layak, menjadi teror visual yang mengancam keselamatan pengguna jalan dan memicu risiko kecelakaan tinggi.

Tidak hanya itu, roda ekonomi mikro ikut tersendat. Akses yang rusak membuat aktivitas UMKM lokal terhambat dan menurunkan omzet para pedagang secara drastis.

“Keterlambatan fisik proyek ini otomatis akan menunda proses pencairan dana termin pada kas daerah,” tambah perwakilan Pokmas tersebut.

Di sisi hulu, skema kontrak payung ini justru menjebak pabrikan dalam krisis operasional. Lonjakan permintaan mendadak secara serentak dari berbagai kecamatan se-Kota Surabaya membuat produsen kewalahan memenuhi tenggat pengiriman. Kini, mereka berada di bawah bayang-bayang ancaman denda keterlambatan dari dinas terkait.

Kapasitas produksi pabrikan telah mencapai titik nadir. Mesin press hidrolik sudah dipaksa beroperasi 24 jam penuh tanpa henti. Gudang penyimpanan kini kosong melompong karena barang yang baru dicetak langsung diangkut ke lapangan.

Persoalan teknis kian rumit karena volume pengadaan barang dan jasa tidak pasti di awal, namun permintaannya memuncak serentak di waktu yang sama. Padahal, secara regulasi baku, beton paving membutuhkan waktu pengeringan kurang maksimal yang seharusnya mutu beton itu tercapai pada umur 28 hari untuk mencapai standar mutu kualitas K-300 sebelum layak kirim ke lokasi proyek.

Kontrak payung Pemkot Surabaya memicu masalah besar di lapangan. Kapasitas permintaan proyek yang terlalu tinggi memaksa pabrikan mengirim material sebelum cukup umur. Akibatnya, material mengalami retak dan gagal mencapai standar kualitas yang diharapkan.

Memaksakan pengiriman prematur demi mengejar tenggat waktu jelas berisiko merusak mutu dan daya tahan fasilitas publik Surabaya di masa depan.

Iklan Promo
Iklan Promo

Iklan Harian Radar!

Dapatkan penawaran menarik hanya untuk Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini!

Hubungi Agen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *