Husin: Komisi III DPRD Jawa Barat dan Komisi II DPRD Bali Bahas Pengawasan Penyelenggaraan Perekonomian dan Keuangan.
12 Mei 2024
Anggota DPRD Jawa Barat, Husin, menyampaikan bahwa Komisi III DPRD Jawa Barat bersama dengan Komisi II DPRD Bali telah mengadakan pembahasan terkait pengawasan penyelenggaraan perekonomian dan keuangan di kedua daerah. Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mengawasi serta memastikan pengelolaan perekonomian dan keuangan daerah berjalan secara transparan, efisien, dan akuntabel.
Tujuan Pertemuan Antar Komisi Pertemuan antara Komisi III DPRD Jawa Barat dan Komisi II DPRD Bali ini difokuskan pada
pengawasan terhadap sektor perekonomian dan keuangan daerah, yang menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam diskusi ini, kedua komisi saling berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai bagaimana pengawasan terhadap anggaran dan sektor ekonomi dapat dilakukan secara optimal, agar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Husin menekankan bahwa pengawasan yang baik akan mempercepat proses pembangunan serta mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. “Kami berharap hasil dari pertemuan ini bisa memberikan masukan konstruktif, serta memperkuat kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana,” ujarnya.
Topik Pembahasan dalam Diskusi Beberapa topik penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain:
1. Pengawasan terhadap Anggaran Daerah Salah satu fokus utama adalah bagaimana cara DPRD dapat lebih efektif dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah, khususnya dalam program-program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Keduanya sepakat bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran harus terus ditingkatkan.
2. Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Komisi III DPRD Jawa Barat dan Komisi II DPRD Bali juga membahas pentingnya evaluasi terhadap kinerja BUMD. Mereka sepakat bahwa BUMD perlu dikelola dengan lebih profesional untuk dapat berkontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah. Evaluasi terhadap manajemen BUMD diharapkan dapat meningkatkan peran serta BUMD dalam pengembangan ekonomi daerah.
3. Peningkatan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mengingat Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata utama di Indonesia, Komisi II DPRD Bali berbagi pengalaman mengenai pengelolaan sektor pariwisata yang menjadi pilar ekonomi daerah. Diskusi mengenai pengembangan sektor ekonomi kreatif di Jawa Barat juga menjadi salah satu bagian dari pembahasan, dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi sektor ini dalam perekonomian daerah.
4. Koordinasi Antara DPRD dan Pemerintah Daerah Husin menegaskan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara DPRD dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan keuangan. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih pro-rakyat dan mendukung pembangunanberkelanjutan. Harapan untuk Sinergi yang Lebih Baik
Husin berharap melalui pertemuan ini, akan terbentuk sinergi yang lebih erat antara Komisi III DPRD Jawa Barat dan Komisi II DPRD Bali dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap sektor ekonomi dan keuangan. Ia juga mengajak agar hasil dari pertemuan ini diteruskan dalam bentuk kebijakan dan tindak lanjut yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kita harus bekerja bersama untuk memastikan bahwa sektor perekonomian dan keuangan daerah dikelola dengan baik, karena ini adalah fondasi penting bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan,” ujarnya.
Dengan adanya kerjasama yang baik antar legislatif di kedua daerah, Husin optimis pengawasan yang lebih baik terhadap perekonomian dan keuangan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya daerah dan mempercepat pencapaian pembangunan yang lebih merata.
