Terpisah, LSM Focus Coruption Bung Jerry menyampaikan, keterlambatan dalam pembangunan mempengarui serapan realisasi anggaran APBD 2022 akan tetapi proses lapangan tidak memenuhi syarat.
“Abaikan persyaratan dokumen kontrak atas kwalitas dan kwantitas beserta fakta integritas, tabrak perpres dapat dinyatakan melawan hukum karena akan muncul kerugian negara yang harus terbayar lunas,” pungkasnya
Reporter : UMR
Iklan Harian Radar!
Dapatkan penawaran menarik hanya untuk Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini!
Hubungi Agen
