Menimbang Urgensi Islah dan Kepastian Hukum demi Masa Depan Sidoarjo

Oleh: Imam Syafi’i

Kabupaten Sidoarjo saat ini tengah menjadi sorotan tajam. Kehadiran massa yang menyuarakan aspirasi di depan Gedung DPRD pada Selasa (10/2) memberikan sinyal kuat bahwa masyarakat merindukan stabilitas. Harapan publik sangat sederhana: melihat para pemimpinnya duduk bersama dalam semangat islah (rekonsiliasi) demi keberlangsungan pelayanan publik dan pembangunan daerah yang sempat dikabarkan terkendala.

Namun, di balik riuh rendah tuntutan tersebut, kita dihadapkan pada realitas yang kompleks. Munculnya dinamika hukum antara pihak Bupati dan pihak Wakil Bupati menciptakan situasi yang dilematis. Di satu sisi ada kebutuhan politik untuk bersatu, namun di sisi lain ada proses hukum yang harus dihormati sebagai perwujudan dari negara hukum (rechtsstaat).

Mendudukkan Perkara secara Proporsional
Upaya islah yang disuarakan oleh berbagai aliansi masyarakat tentu memiliki tujuan mulia. Stabilitas pemerintahan daerah adalah kunci agar anggaran desa turun tepat waktu dan program kesejahteraan rakyat tidak tersandera oleh dinamika elit. Namun, kita juga harus bijaksana dalam melihat bahwa islah dan proses hukum adalah dua rel yang berbeda.

Jika saat ini terdapat aduan atau laporan hukum, kita perlu memberikan ruang bagi institusi penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan transparan. Langkah ini justru penting untuk memberikan kepastian bagi semua pihak, agar tidak ada praduga yang berkembang menjadi fitnah di tengah masyarakat. Islah yang sejati seharusnya lahir dari kejujuran dan niat baik untuk memperbaiki tata kelola, bukan sekadar kompromi untuk menutupi persoalan yang ada.

Transparansi Tata Kelola dan Harmonisasi
Adanya pengakuan mengenai kurangnya pelibatan salah satu pihak dalam roda pemerintahan selama setahun terakhir menjadi catatan penting bagi evaluasi birokrasi kita ke depan. Sebuah daerah sebesar Sidoarjo tidak mungkin dipikul oleh satu punggung saja; diperlukan sinergi yang harmonis antara Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan amanat undang-undang.

Keterbukaan adalah obat bagi ketidakpercayaan publik. Jika ada persoalan yang bersifat pribadi atau urusan bisnis (corporate), maka pemisahan antara urusan privat dan urusan publik menjadi wajib dilakukan agar kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama di atas segalanya.

*Menuju Sidoarjo yang Lebih Dewasa*
Saat ini, rakyat Sidoarjo sedang belajar mendewasakan demokrasi. Kita tidak perlu terjebak dalam polarisasi untuk mendukung salah satu pihak atau menyalahkan pihak lainnya. Sebaliknya, kita harus mendorong agar:

1. DPRD Sidoarjo terus menjalankan fungsi pengawasannya secara objektif untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal di tengah dinamika elit.

2. Para Pemimpin Daerah mengedepankan dialog yang terbuka dan jujur, dengan meletakkan kepentingan masyarakat di atas ego pribadi maupun kelompok.

3. Proses Hukum yang sedang berjalan dihormati oleh semua pihak sebagai jalan konstitusional untuk mencari kebenaran yang seadil-adilnya.

Pada akhirnya, jabatan adalah amanah yang bersifat sementara, namun kemajuan Sidoarjo adalah warisan untuk anak cucu kita. Biarlah waktu, kejujuran, dan proses hukum yang menjadi wasit terbaik dalam kemelut ini. Harapan kita tetap sama: Sidoarjo yang rukun, berwibawa, dan sepenuhnya berpihak pada rakyat.

Sebagai penutup, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat menyikapi situasi ini dengan jernih dan penuh kedewasaan. Mari kita kawal setiap aspirasi yang muncul dengan semangat menjaga kerukunan, sembari memberikan kepercayaan penuh kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Kita perlu meyakini bahwa upaya rekonsiliasi politik dan kepastian hukum hukum dapat berjalan beriringan tanpa harus saling menegasikan. Pada akhirnya, biarlah waktu dan komitmen pada kebenaran yang menjadi penentu, demi tegaknya integritas serta masa depan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik.