Jabar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Ihsanudin, menyoroti beberapa isu penting yang tengah dihadapi Kabupaten Karawang.
Dalam wawancara eksklusif, Ihsanudin menyampaikan keprihatinannya terhadap Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur pembagian tenaga kerja dalam rasio 60-40.
Menurutnya, aturan ini dianggap tidak selaras dengan Undang-Undang Omnibus Law yang memberikan
hak kepada warga negara Indonesia untuk bekerja tanpa pembatasan.
Ihsanudin berkomitmen
untuk mendorong perubahan dalam peraturan tersebut dengan mencapai kesepakatan bersama
pemilik modal dan perusahaan.
Selain itu, Ihsanudin membahas isu ketidaksetaraan infrastruktur antara kota dan desa di Karawang, khususnya dalam kondisi jalan.
Ia menyoroti ketidaksetaraan signifikan di mana jalan di kota sudah modern dan teraspal, sedangkan di desa masih banyak yang belum diaspal, menciptakan ketidaksetaraan dalam aksesibilitas.
Isu pendidikan juga menjadi perhatian serius Ihsanudin. Meskipun beberapa tingkatan
pendidikan seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) telah menjadi gratis, dan SMA atau SLB dibiayai oleh provinsi, masih banyak warga Karawang yang belum melanjutkan pendidikan mereka.
Ihsanudin menekankan pentingnya kebijakan pemerintah yang kuat
untuk mendorong orang tua agar lebih aktif menyekolahkan anak-anak mereka, dan ia
percaya bahwa pendidikan memiliki peran kunci dalam menciptakan masa depan yang lebih baik.
Dalam hal program prioritasnya, Ihsanudin menekankan komitmennya untuk fokus pada
mereka yang paling membutuhkan. Dengan semangat “energi baru, program baru,”
Ihsanudin, sebagai incumbent, berjanji untuk memberikan kontribusi besar kepada
masyarakat tanpa membatasi waktu dan usahanya.
Ihsanudin juga berbicara tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi isu-isu tersebut dan memastikan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karawang.
Iklan Harian Radar!
Dapatkan penawaran menarik hanya untuk Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini!
Hubungi Agen
