SURABAYA — Potret buram pembangunan infrastruktur di Kota Pahlawan kembali telanjang di depan mata. Proyek strategis Pemerintah Kota Surabaya yang digadang-gadang mampu membenahi sistem drainase kota, kini justru menjadi sorotan tajam karena diduga menyimpan bom waktu yang siap meledak kapan saja.
Sebuah dokumentasi foto yang diambil pada 1 Oktober 2026 di kawasan Saluran Avoor, Jalan Raya Jemursari (sisi Jemursari hingga Sarono Jiwo), Kecamatan Tenggilis Mejoyo, menguak tabir kelam di balik proyek tersebut. Pemkot Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) sejatinya telah resmi memulai Pembangunan Saluran Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP) W-450 untuk Tahun Anggaran 2026. Proyek masif ini menggunakan dinding beton pracetak setinggi 12 meter pada dua sisi saluran.
Di atas kertas, proyek ini berjalan dengan dasar hukum yang jelas melalui Nomor Kontrak 000.3.3/03/06.2.01.0029.T/436.7.3/2026. Untuk mengeksekusinya, DSDABM Kota Surabaya memercayakan posisi Kontraktor Pelaksana lapangan kepada PT Bangun Konstruksi Persada. Sementara itu, jalannya pembangunan dikawal oleh tim manajemen konstruksi dari CV Centrina Engineering yang bekerja sama secara KSO dengan PT Tata Cipta Utama selaku Konsultan Pengawas.
Namun, apa yang terlihat di lapangan justru berbanding terbalik dengan kemegahan dokumen kontraknya. Pemandangan di area galian sukses membuat bulu kuduk siapa pun yang paham dunia konstruksi merinding. Ironi besar terjadi: struktur beton penyangga yang seharusnya menjadi tiang pancang kokoh untuk menahan beban tanah, justru tampak keropos dan hancur di beberapa sisi.
Bagi warga awam, area tersebut mungkin hanya terlihat seperti proyek galian gorong-gorong biasa. Namun, bagi para ahli konstruksi, kolong beton ini tak ubahnya teror maut yang mengintai setiap detik. Setidaknya, ada tiga dosa besar konstruksi yang terlihat kasat mata di lokasi:
Struktur Beton yang Keropos: Lubang menganga pada tiang pancang memperlihatkan dengan jelas kualitas campuran material yang patut dipertanyakan. Besi tulangan yang seharusnya terlindung rapat di dalam selimut beton, kini mencuat telanjang. Kondisi ini membuat besi sangat rawan mengalami korosi akibat kelembapan tinggi di dalam saluran air.
Instalasi Kabel yang Semrawut: Beban risiko struktural di area galian yang labil ini kian bertambah dengan adanya gulungan kabel utilitas berat. Kabel-kabel tersebut bergelantungan bebas tanpa adanya penyangga yang layak dan aman.
Sistem Penahan Sementara yang Primitif: Skala risiko proyek setinggi 12 meter ini terasa sangat kontras ketika melihat bagian atas galian yang hanya diganjal menggunakan balok kayu alakadarnya.
Sistem penahan yang sangat primitif ini seolah mengisyaratkan bahwa keselamatan para pekerja di bawahnya hanya dihargai seharga potongan kayu sisa. Kondisi ini memicu amarah dan kegeraman mendalam dari para pakar sipil. Pertanyaan besar pun mencuat: jika struktur penahan utamanya saja sudah keropos sebelum proyek selesai, lalu apa yang bisa menjamin tanah dan material padat di atasnya tidak akan longsor secara tiba-tiba?.
Selama ini, pihak kontraktor maupun pengawas proyek kerap kali berlindung di balik narasi pemenuhan target penyelesaian dan efisiensi biaya. Namun, publik kini berhak bertanya, ke mana perginya mata dan fungsi pengawasan mereka saat melihat beton penahan tersebut jebol di lapangan? Sikap abai ini memicu mosi tidak percaya yang mendalam.
Apakah Pemerintah Kota Surabaya, kontraktor, dan konsultan pengawas baru akan sibuk membuat evaluasi dan saling lempar tanggung jawab setelah ada warga atau pekerja yang menjadi korban hingga mati tertimbun? Sebelum terlambat, proyek Jemursari ini butuh audit total, bukan sekadar pembenahan kosmetik yang menyembunyikan cacat struktur dari pandangan publik.
Kondisi di Jalan Raya Jemursari ini menjadi rapor merah yang menampar wajah dinas terkait dan para pemangku kebijakan di Surabaya. Publik dan masyarakat menuntut pertanggungjawaban instan. Proyek ini mendesak untuk diaudit total secara struktural.
Jangan biarkan jargon “pembangunan kota” terus berjalan di atas cucuran darah dan abainya hak keselamatan. Di balik megahnya infrastruktur, ada nyawa manusia yang tidak boleh digadaikan demi mengejar kata “selesai”.
“Ini bukan sekadar kerjaan kasar, ini namanya cari tumbal!” ujar J (42), seorang tenaga konstruksi senior yang meminta identitasnya disamarkan demi keselamatan kerja.
Dengan nada suara bergetar menahan amarah, J menunjuk bagian beton yang bolong dan rontok parah di bagian tengah struktur. Menurutnya, cacat struktural fatal seperti itu tidak bisa ditoleransi dengan alasan apa pun dalam standar baku konstruksi.
“Anda lihat sendiri itu besi-besi di dalam beton sampai kelihatan megap-megap begitu. Itu namanya honeycombing atau beton keropos tingkat dewa! Penyebabnya jelas: campuran semen yang buruk, metode pengecoran yang terburu-buru, atau mereka sengaja tidak pakai vibrator saat memadatkan cor. Mereka mau hemat waktu atau mau korupsi bahan? Yang jelas, kalau betonnya kopong seperti itu, kekuatannya nol besar!,” cecar J dengan tatapan mata geram.
J menambahkan bahwa membiarkan struktur kritis dalam kondisi rusak seperti itu sebelum proyek selesai adalah tindakan kriminal terselubung. Kawasan Jemursari merupakan jalur padat lalu lintas yang setiap harinya dilalui kendaraan bertonase besar. Guncangan konstan dari jalan raya di atasnya bisa dengan mudah meruntuhkan struktur yang rapuh tersebut kapan saja.
“Kami yang kerja di bawah tanah begini bertaruh nyawa setiap detik. Kalau struktur ini ambrol saat kami masih di bawah, siapa yang mau tanggung jawab? Kontraktor? Dinas terkait? Mereka hanya tahu proyek selesai, serah terima, lalu cair uangnya. Sementara keselamatan pekerja dan masyarakat yang nanti lewat di atasnya dianggap angin lalu,” cetusnya ketus.
Tulisan pilox hitam bertuliskan angka di atas beton seolah menjadi penanda saksi bisu betapa amburadulnya pengawasan di proyek ini. Proyek yang seharusnya membawa kemajuan bagi infrastruktur Surabaya, kini justru menjadi simbol dari lemahnya kendali mutu (quality control) dan pembiaran yang mengancam keselamatan publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor pelaksana maupun dinas terkait di Pemerintah Kota Surabaya belum memberikan klarifikasi resmi terkait hancurnya struktur beton di titik padat Jemursari tersebut. Publik kini menanti, apakah otoritas berwenang akan turun tangan membongkar total struktur cacat ini, ataukah mereka akan memilih menutup mata sampai bencana benar-benar terjadi?.
