Tantangan Anggaran dan Infrastruktur Desa, Anggota DPD RI Lia Istifhama Apresiasi Langkah Bupati Pamekasan

PAMEKASAN – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Hal tersebut disampaikan saat kunjungannya ke Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan.

Kehadiran perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu disambut langsung oleh Bupati Pamekasan, Dr. Drs. K.H. Kholilurrahman, S.H., M.Si., bersama Sekretaris Daerah, Drs. Taufikurrachman, M.Si., serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam pertemuan tersebut, Ning Lia menilai upaya Pemkab Pamekasan dalam menjaga stabilitas pembangunan patut diapresiasi, meski dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat.

“Di tengah adanya pemotongan dana transfer daerag hingga sekitar Rp200 miliar, tentu ini bukan hal mudah. Namun saya melihat ada semangat kolaborasi yang terus dibangun antara pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.

Keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah itu menegaskan, keterbatasan anggaran berdampak pada belum optimalnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur, khususnya di wilayah pedesaan. Meski demikian, Ning Lia menilai kondisi tersebut justru memunculkan kesadaran kolektif untuk bersama-sama membangun daerah.

“Dulu pembangunan banyak bergantung pada pusat, sekarang ada dorongan kesadaran bahwa pembangunan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat,” tambahnya.

Ning Lia menegaskan komitmennya untuk terus menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat, termasuk membuka ruang koordinasi yang lebih intensif.

“Silaturahmi dan komunikasi harus terus dijaga. Kami di DPD RI siap menjadi penghubung agar aspirasi daerah bisa tersampaikan dengan baik ke pemerintah pusat,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Pamekasan Kholilurrahman menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk keterbatasan dana akibat kebijakan fiskal nasional serta belum optimalnya distribusi dana bagi hasil.

Ia menyebutkan, terdapat potensi kurang bayar Dana Transfer Daerah (TDA) periode 2002–2024 yang nilainya mencapai sekitar Rp71 miliar. Jika dapat direalisasikan, dana tersebut dinilai mampu mendorong percepatan pembangunan di Pamekasan.

Selain itu, Bupati juga menyinggung Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang belum maksimal diterima daerah. Dari potensi yang seharusnya lebih besar, Pemkab Pamekasan saat ini hanya menerima sekitar Rp50 miliar dari total potensi Rp120 miliar.

“Sebagian besar kami alokasikan untuk pembiayaan BPJS kesehatan gratis bagi masyarakat. Ini menjadi prioritas agar layanan kesehatan tetap terjamin,” jelasnya.
Ia berharap ke depan pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap daerah penghasil, sehingga distribusi dana bisa lebih proporsional dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (Sam)