World Cleanup Day, Pohon Tunjungan Malah Hilang

 

Surabaya — Sebuah ironi lingkungan terjadi di Kota Pahlawan. Pada 20 dan 21 September 2025, lima pohon besar di koridor bersejarah Jalan Tunjungan ditebang. Di saat yang sama, ribuan warga Surabaya justru sedang turun ke pesisir dalam rangka memperingati World Cleanup Day dengan semangat menjaga bumi. Dua peristiwa yang berjalan beriringan ini memunculkan pertanyaan besar: di manakah konsistensi kebijakan lingkungan kota?

Kronologi penebangan pohon dimulai Sabtu pagi, 20 September. Terlihat Tiga pohon di tepi trotoar Tunjungan dipotong rata. Sehari setelahnya, 21 September, ternyata ada total lima pohon hilang. Wartawan mencoba menghubungi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya untuk meminta klarifikasi. Permintaan pertama sempat dijawab singkat melalui pesan WhatsApp, namun permintaan kedua dan ketiga hingga 22 September tidak berbalas, Selanjutnya mencoba ke Kantor DLH menemui Mirna kepala dinas terkait tapi tidak ada.ditempat info Resepsionis. Diamnya institusi justru indikasi memicu kecurigaan lebih luas.

Jawaban singkat yang sempat dikirim DLH menyebut bahwa pemotongan dilakukan karena pohon miring, keropos, dan akarnya merusak trotoar. Pemotongan, klaim mereka, dilakukan oleh Pemkot sendiri, bukan rekanan. Namun penjelasan teknis lewat WhatsApp tidak cukup. Secara hukum, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perlindungan Pohon dengan jelas mengatur bahwa setiap penebangan pohon harus memiliki dasar administrasi berupa Surat Perintah Tugas, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL), dokumentasi foto kondisi pohon, serta rencana penggantian. Tanpa dokumen tersebut, tindakan ini rawan dianggap pelanggaran administrasi.

Lebih jauh lagi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebut bahwa setiap perubahan fungsi ruang yang berdampak pada lingkungan harus memiliki kajian dan izin. Jika tidak, bisa ada konsekuensi hukum yang lebih serius. Artinya, dokumen administratif bukan sekadar formalitas, melainkan alat kontrol publik agar pemerintah bertindak sesuai aturan.

Secara psikologis, penebangan tanpa penjelasan terbuka memberi dampak emosional pada warga. Pohon bukan sekadar benda hidup, melainkan bagian dari identitas ruang kota. Orang-orang tumbuh bersama keteduhannya, bernaung di bawahnya saat panas, dan menikmati wajah Tunjungan yang rindang. Ketika pohon ditebang tanpa alasan yang transparan, publik merasa kehilangan sekaligus curiga. Dalam psikologi sosial, kondisi ini menimbulkan public distrust: masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi, karena informasi kosong digantikan oleh asumsi.

Di sinilah ironi mencuat. Pada hari yang sama, Surabaya menjadi salah satu kota besar yang paling semarak merayakan World Cleanup Day 2025. Ribuan orang dari berbagai unsur tumpah ruah membersihkan pantai dan pesisir. Lokasi utama kegiatan berlangsung di Pantai Tambak Wedi, kawasan sekitar Jembatan Suramadu, dan Pantai Batu-Batu. Aksi ini melibatkan lebih dari 1.500 peserta yang terbagi dalam empat zona pembersihan. Peserta terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), personel TNI, Polri, pelajar, mahasiswa, komunitas lingkungan, hingga masyarakat umum.

Sejak pagi, pemandangan gotong royong terlihat di pesisir. Pelajar memungut sampah sambil berbaris rapi, aparat mengangkut karung penuh limbah plastik, dan komunitas memilah sampah untuk didaur ulang. Kepala DLH Surabaya, Dedik Irianto, dalam pernyataannya menyebut kegiatan ini sebagai instruksi nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup, sekaligus momentum mengingatkan warga untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Wali Kota Surabaya juga menegaskan bahwa aksi ini bukan seremoni, melainkan bukti komitmen menjaga bumi.

Namun publik menangkap paradoks. Bagaimana mungkin di satu sisi ribuan orang digerakkan membersihkan laut dan pesisir, sementara di sisi lain lima pohon peneduh di pusat kota hilang tanpa penjelasan? Aksi World Cleanup Day seolah menjadi panggung hijau yang kontras dengan kenyataan di lapangan.

Kebijakan lingkungan seharusnya konsisten dari hulu ke hilir: menjaga laut, mengelola sampah, sekaligus melindungi pepohonan kota. Jika hanya salah satu yang digalakkan, publik wajar mempertanyakan apakah kampanye hijau hanyalah seremonial. Ironi ini memperkuat tekanan psikologis bagi pemerintah kota. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya lima pohon, melainkan kepercayaan publik.

Dalam praktik internasional, penebangan pohon umumnya dilakukan secara transparan. Di Singapura, misalnya, pohon yang akan ditebang dipasangi papan pengumuman, lengkap dengan alasan teknis dan kontak pejabat yang bisa dihubungi. Warga bisa mengajukan keberatan atau sekadar memahami alasan. Di Surabaya, praktik semacam ini belum terlihat. Pohon ditebang lebih dulu, penjelasan baru menyusul—atau bahkan tidak muncul sama sekali.

Ketiadaan dokumen resmi hingga kini membuat posisi DLH kian sulit. Sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib menjawab permintaan informasi dalam tenggat tertentu. Wartawan yang telah mengirim tiga kali permintaan berhak mendapatkan jawaban. Jika hingga 22 September DLH tetap bungkam, maka yang hilang bukan hanya lima pohon, tetapi juga integritas transparansi pemerintah.

Masyarakat pun kini menunggu: apakah DLH mampu menunjukkan Surat Perintah Tugas, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, serta rencana penggantian pohon? Apakah akan ada penanaman pohon baru di lokasi yang sama, sesuai ketentuan Perda? Apakah jenis pohon pengganti sudah ditentukan, berapa jumlahnya, dan kapan akan ditanam? Pertanyaan-pertanyaan ini sederhana, tetapi jawabannya menentukan kredibilitas.

Lima pohon bisa diganti dengan lima pohon baru. Tetapi kepercayaan warga, jika sudah ditebang, menumbuhkannya kembali jauh lebih sulit. Surabaya butuh bukti bahwa komitmen menjaga lingkungan bukan sekadar simbol di hari peringatan global, melainkan kebijakan nyata yang transparan dan berkesinambungan.

 

Reporter: MH