Komisi IV DPRD Jawa Barat Mengkritisi Program Listrik Desa

Senin,18 Maret 2024 – Komisi IV DPRD Jawa Barat mengungkap kritik terhadap program listrik desa di wilayah II Kota Bogor, dengan salah satu sorotan terkait pendataan penerima manfaat yang harus diperhatikan oleh semua pihak terkait, termasuk DPRD sendiri.

Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Tetep Abdulatip, mengemukakan permasalahan tersebut ketika sedang melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah II Kota Bogor pada Senin, 4 Maret 2024.

Menurut Abdulatip, pendataan penerima manfaat program listrik desa mengalami tumpang tindih antara bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan sumbangan Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini perlu diawasi dengan baik untuk menghindari tumpang tindih data.

“Kami dari Komisi IV DPRD Jawa Barat tidak ingin terjadi tumpang tindih data, pendataan penerima manfaat bantuan program listrik desa harus diatur dengan lebih baik,” ujar Abdulatip.

Selain itu, Komisi IV DPRD Jawa Barat juga mengkritisi kurangnya kantor permanen untuk Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah II, yang berdampak pada kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk koordinasi dan operasional di semua cabang wilayah.

“Kurangnya kantor permanen untuk Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah II merupakan hal mendasar yang perlu mendapat perhatian khusus,” jelasnya.

Abdulatip berharap bahwa perencanaan Detail Engineering Design (DED) untuk kantor cabang tersebut sudah disusun, dan dapat diajukan untuk penganggaran di tahun 2025. Hal ini diharapkan dapat memfasilitasi kantor cabang untuk melakukan koordinasi dengan lebih efektif.

Selain itu, Komisi IV DPRD Jawa Barat juga menyoroti program energi terbarukan di Jawa Barat. Mereka berharap program ini mendapat perhatian khusus dan bisa sukses karena mendapatkan anggaran yang cukup besar.

“Kami berharap agar program energi terbarukan mendapat dorongan yang kuat, karena merupakan alternatif energi yang baik. Namun, perlu diingat bahwa efektivitas program ini harus terukur karena membutuhkan anggaran yang signifikan sementara kebutuhannya cukup besar,” tambah Abdulatip.