SURABAYA – Dugaan karut-marut pelaksanaan pembangunan saluran drainase di Jalan Alun-Alun Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Elemen beton pracetak atau U-Ditch/box culvert retak belum diganti. Kian membuka tabir lemahnya fungsi kontrol pejabat publik di tingkat bawah.
Bukannya memberikan solusi konkret atas kerusakan infrastruktur yang dikeluhkan, respons dari otoritas wilayah justru memperlihatkan potret nyata birokrasi “pingpong” yang melempar tanggung jawab ke sana kemari.
Hal ini terungkap menyusul beredarnya potongan percakapan berbasis aplikasi pesan digital antara seorang warga dengan Camat Tambaksari, Aristono. Dalam percakapan tersebut, publik mempertanyakan kejelasan penanganan material beton u-ditch yang pecah namun tak kunjung diperbaiki. Publik dan Warga yang cemas akan potensi bahaya di lapangan mencoba mengetuk kepedulian pimpinan tertinggi di tingkat kecamatan tersebut demi meminta informasi serta kejelasan tindakan.
Namun, alih-alih memberikan instruksi tegas kepada jajarannya atau turun tangan melakukan inspeksi, Camat Tambaksari justru memberikan jawaban normatif yang cenderung melempar bola panas.
“Ya langsung ke lurahnya dan ketua pokmas ditanyakan mas,” tulis Aristono singkat dalam balasan pesannya.
Sikap defensif dari pucuk pimpinan kecamatan ini langsung membentur dinding kenyataan di lapangan. Warga mengaku bahwa jalur komunikasi di tingkat bawah sudah tersumbat.
“Lurah tidak ada jawaban masian pak,” keluh warga kembali ke harianradar, menunjukkan betapa apatisnya koordinasi pelayanan publik di tingkat Kelurahan Rangkah dalam merespons aduan masyarakat.
Lempar tanggung jawab antara Camat dan Lurah ini memperparah sentimen negatif publik, menyusul mencuatnya pemberitaan dari salah satu media lokal harianradar.com mengenai “Skandal U-Ditch Rangkah: Dugaan Keterangan Palsu LPMK di Hotline Walikota dan Pembohongan Publik oleh Lurah”.
Ketika sebuah proyek infrastruktur yang dibiayai uang rakyat mengalami kerusakan sebelum dirasakan manfaatnya, masyarakat justru disajikan tontonan birokrasi yang saling buang badan.
Sikap pasif Camat Tambaksari yang sekadar mengarahkan warga dan publik ke pihak kelurahan yang notabene sudah memendam masalah tersebut menjadi bukti kuat bahwa fungsi pengawasan berlapis yang dijanjikan Pemerintah Kota Surabaya tidak berjalan optimal di tingkat akar rumput.
Publik kini menunggu, apakah Walikota Surabaya akan mengevaluasi kinerja jajaran pejabat di Tambaksari ini, atau membiarkan warga terus terjebak dalam lingkaran birokrasi yang tak berujung.
