SURABAYA – Proyek pembangunan saluran beton precast box culvert ukuran 80/100 di Jalan Petemon Gang III, Surabaya, kini tengah menjadi sorotan tajam. Proyek milik Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Pemkot Surabaya Tahun Anggaran 2022 ini diduga kuat dikerjakan dengan metode yang menyimpang dari standar teknis, sehingga memerlukan pengujian ulang terhadap dokumen kontrak asli.
Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, pemasangan box culvert dilakukan di dalam lubang galian yang masih tergenang air secara pekat. Di lokasi proyek, sama sekali tidak terlihat adanya aktivitas pengeringan air (dewatering) maupun pemasangan lantai kerja berupa rabat beton. Kondisi ini memicu kekhawatiran mengenai akurasi kemiringan saluran (elevasi) dan kestabilan fondasi dasar galian.
Saat dikonfirmasi, salah seorang pekerja di lokasi membenarkan ketiadaan lantai kerja tersebut. Ia berdalih bahwa metode itu sudah sesuai dengan perencanaan awal dari dinas terkait.
“Dalam Bill of Quantity (BoQ) memang tidak ada item lantai kerja rabat beton. Perencanaan dari dinas memang seperti itu,” ujar pekerja tersebut.
Selain masalah genangan air, kualitas material urugan penguruk juga memicu tanda tanya besar. Alih-alih menggunakan material pilihan seperti pasir batu (sirtu) untuk menjaga stabilitas tanah, pengurukan diduga kuat menggunakan tanah bekas galian yang telah bercampur lumpur serta sampah.
Kondisi sambungan antar-box culvert dan tingkat pemadatan tanah urug juga dinilai sangat rawan. Padahal, saluran beton ini dirancang dengan penutup (cover) berkapasitas gandar 10 ton yang dipersiapkan untuk menahan beban kendaraan berat di atasnya.
Proyek infrastruktur ini sendiri dikerjakan oleh kontraktor CV Sinergi Lima Empat dengan melibatkan PT Mitra Cipta Engineering selaku konsultan pengawas. Munculnya berbagai kejanggalan fisik ini secara otomatis menaruh beban tanya pada efektivitas fungsi pengawasan di lapangan.
Meski ditemukan indikasi ketidaksesuaian di lapangan, potensi kerugian negara belum dapat disimpulkan secara dini. Pembuktian pelanggaran hukum atau kerugian finansial sepenuhnya harus didasarkan pada pemeriksaan spesifikasi kontrak, volume riil, pengujian mutu material, serta audit teknis oleh lembaga berwenang seperti Inspektorat atau BPK.
Sampai berita ini diturunkan, pihak DSDABM Pemkot Surabaya masih bungkam dan belum memberikan penjelasan resmi terkait kondisi tanah dasar, pemilihan material urugan, maupun lemahnya pengawasan pada proyek tersebut.
Kini, warga dan publik mendesak agar penegak hukum serta instansi terkait segera turun tangan memeriksa proyek ini. Pemeriksaan menyeluruh wajib dilakukan guna memastikan apakah hasil pekerjaan di lapangan sudah sesuai dengan bestek, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), BoQ, gambar rencana, serta kontrak kerja yang disepakati.
