PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik melalui peningkatan kualitas layanan, penguatan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta digitalisasi pelayanan kepada masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far saat memaparkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di hadapan pimpinan dan anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur melalui Zoom Meating di Ruang Rapat Wakil Bupati Kamis (12/11).
Dalam paparannya, Fauzan menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif pemerintah, melainkan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
“Bagi kami, keterbukaan informasi adalah tanggung jawab kepada masyarakat Bangkalan yang harus dijalankan dengan prinsip mudah, cepat, transparan, dan akuntabel,” ungkap Fauzan.
Dia menjelaskan, Pemkab Bangkalan telah memiliki landasan kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Keputusan Bupati Nomor 188.45/49/KPTS/433.013/2023 tentang Penetapan PPID.
Pengelolaan informasi publik dilakukan secara berjenjang, mulai dari atasan PPID, PPID Utama hingga PPID Pelaksana di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan, Pemkab Bangkalan juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 juta, didukung delapan petugas informasi yang telah mendapatkan pelatihan, serta penyediaan sarana dan prasarana berupa ruang pelayanan, loket, dan perangkat pendukung.
Di sektor pelayanan, Pemkab Bangkalan mengembangkan layanan daring melalui website **ppid.bangkalankab.go.id** yang terintegrasi dengan aplikasi BANGGA atau Bangkalan Mabhunga.
Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara daring. Setiap permohonan juga dilengkapi nomor tiket sehingga proses pelayanan dapat dipantau hingga mendapatkan jawaban.
“Prinsip kami adalah satu pintu. Masyarakat cukup mengajukan permohonan melalui website atau aplikasi, kemudian PPID Utama meneruskan kepada OPD terkait. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu berpindah-pindah OPD untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan,” jelasnya.
Selain layanan digital, Pemkab Bangkalan tetap menyediakan pelayanan secara langsung melalui desk layanan di Ruang Kanal Pengaduan dan PPID. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat tetap memiliki akses terhadap informasi publik.
Fauzan menambahkan, penguatan keterbukaan informasi juga dilakukan melalui bimbingan teknis kepada OPD, koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana, serta penyajian informasi secara terpadu melalui website PPID.
Informasi mengenai anggaran dan capaian pembangunan daerah juga disajikan dalam bentuk infografis agar lebih mudah dipahami masyarakat dan disebarluaskan melalui media sosial.
Sementara itu, salah satu capaian yang disampaikan dalam paparan tersebut adalah digitalisasi permohonan informasi pada semester II 2026. Pelaksanaan layanan tersebut turut didukung hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan nilai 82,49.
Ke depan, Pemkab Bangkalan menyiapkan sejumlah langkah penguatan, di antaranya pembaruan informasi OPD secara berkala, peningkatan kapasitas petugas PPID Pelaksana, pembinaan keterbukaan informasi di tingkat desa bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta sosialisasi website PPID melalui media sosial dan pemerintah desa.
Fauzan juga menyampaikan rencana pengembangan BAKOHUMAS Desa sebagai upaya memperluas jejaring komunikasi publik hingga tingkat pemerintahan desa.
“Kami berkomitmen menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya pelayanan, bukan hanya sebatas pemenuhan kewajiban. Kami juga siap menerima evaluasi dan pembinaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur agar pelayanan informasi publik di Bangkalan semakin baik,” pungkasnya.
