SURABAYA – Pengerjaan proyek saluran drainase di Jalan Kedung Mangu Timur VI, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, memicu gelombang protes dan kegeraman warga setempat. Proyek yang menggunakan uang rakyat tersebut diduga berjalan secara tertutup bak proyek “siluman” karena sudah mulai dikerjakan tanpa memasang papan nama informasi di lokasi.
Berdasarkan pantauan di lapangan pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 12.45 WIB, aktivitas penggalian saluran di sisi bangunan rumah warga tampak sudah berlangsung. Namun, tidak ada satu pun papan informasi proyek yang terpasang di area kerja. Ketiadaan papan ini membuat warga buta akan informasi mendasar, mulai dari nama kegiatan, besaran nilai anggaran, sumber dana, nama kontraktor pelaksana, hingga target waktu penyelesaian.
Situasi ini memicu tanda tanya besar mengenai komitmen keterbukaan informasi publik oleh pelaksana proyek maupun dinas terkait. Warga menilai pemasangan papan nama seharusnya menjadi syarat mutlak sebelum alat dan pekerja diturunkan ke lapangan sebagai bentuk pengawasan bersama.
Tak hanya soal transparansi anggaran yang tertutup, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi proyek juga tampak diabaikan secara terang-terangan. Sejumlah pekerja terlihat beraktivitas di area galian yang berisiko tinggi tanpa dibekali Alat Pelindung Diri (APD) standar, seperti helm proyek maupun sepatu keselamatan (safety shoes).
Ironisnya, seorang pekerja tampak nekat turun langsung ke dalam kubangan galian berlumpur pekat untuk mengeruk material menggunakan peralatan manual tanpa perlindungan memadai.
Kondisi fisik di area galian pun terlihat semrawut dan memprihatinkan.
Dasar saluran tergenang air keruh bercampur lumpur, sementara gundukan tanah galian, pecahan paving, batu, hingga puing bangunan dibiarkan berserakan di sekitar pemukiman warga. Kondisi ini menunjukkan lemahnya metode pelaksanaan konstruksi di lapangan, terutama terkait pengendalian air (dewatering) dan manajemen lingkungan kerja.
“Kami ini bukannya menolak pembangunan, justru senang kalau saluran diperbaiki biar tidak banjir. Tapi caranya jangan seperti proyek siluman begini. Tahu-tahu sudah digali, papan namanya tidak ada sama sekali. Kami sebagai warga berhak tahu ini anggarannya berapa, CV atau PT mana yang mengerjakan, dan sampai kapan selesainya,” ujar salah seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya, Kamis (12/11/2026).
Ia juga menyayangkan kondisi lokasi proyek yang semrawut dan minim pengamanan bagi pekerja maupun warga yang melintas.
“Lihat saja sendiri kondisinya, puing dan tanah galian berserakan di depan rumah warga, jalan jadi licin dan kotor. Kasihan juga pekerjanya, turun ke lumpur dalam begitu tanpa sepatu bot atau helm pengaman. Kalau sampai terjadi kecelakaan kerja atau ada warga yang terperosok, siapa yang mau tanggung jawab? Dinas terkait harus segera turun dan menegur kontraktornya,” tegasnya dengan nada geram.
Padahal, setiap proyek infrastruktur pemerintah tidak hanya dituntut rampung sesuai tenggat waktu, tetapi juga wajib mematuhi spesifikasi teknis, standar mutu, dan regulasi K3 yang ketat demi mencegah kecelakaan fatal.
Warga mendesak Pemerintah Kota Surabaya dan dinas terkait segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak serta menegur tegas kontraktor pelaksana. Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan atas setiap rupiah anggaran pembangunan yang dikucurkan di wilayahnya, sekaligus memastikan pekerjaan dilakukan secara profesional tanpa membahayakan nyawa pekerja maupun
Dinas terkait selaku pihak yang memiliki kewenangan pengawasan perlu turun langsung untuk memastikan pekerjaan tersebut berjalan sesuai ketentuan. Kontraktor juga harus memberikan penjelasan mengenai alasan belum terpasangnya papan proyek serta penerapan K3 yang terlihat belum maksimal.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi mengenai identitas kontraktor pelaksana, nilai anggaran, maupun penjelasan dari dinas terkait.
