Surabaya – Desakan pencopotan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, Nurkholis, menguat. Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Informasi Publik Independen (LIPI) menggelar demonstrasi di depan Kantor DLH Jatim, Kamis (12/11/2026).
Mereka menuntut Nurkholis mundur dari jabatannya menyusul dugaan penerimaan uang Pungutan Liar (Pungli) sebesar Rp687,5 juta. Sebab, dugaan tersebut bukan persoalan sepele yang cukup dijawab dengan pernyataan administratif.
Mereka menilai, persoalan yang menyeret pejabat publik harus dibuka secara terang benderang, termasuk menelusuri asal-usul uang, mekanisme penerimaan, hingga pihak-pihak yang terlibat.
Koordinator aksi, Yodika Saputra, secara tegas meminta Nurkholis tidak lagi mempertahankan jabatan apabila persoalan yang dipersoalkan tersebut tidak dapat dijelaskan secara transparan.
“Kami menuntut Kadis LH Jawa Timur mundur dari jabatannya,” tegas Yodika.
Menurutnya, integritas merupakan modal utama seorang pejabat dalam menjalankan roda pemerintahan. Ketika muncul dugaan serius yang menyangkut moral dan integritas pimpinan, kepercayaan publik terhadap institusi ikut dipertaruhkan.
“Bagaimana lembaga DLH Jatim ini bisa berkembang, sedangkan pemimpinnya diduga tidak memiliki integritas dan moral seperti ini,” sindirnya.
Namun, tuntutan massa tidak mendapat jawaban langsung dari pejabat yang menjadi sasaran demonstrasi. Kepala DLH Jatim, Nurkholis, justru tidak berada di kantor dengan alasan sedang menjalankan tugas kedinasan di Jakarta.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan demonstran. Aspirasi massa hanya diterima Sekretaris DLH Jatim, Nurul Muntasyiroh.
Di hadapan peserta aksi, Nurul meminta seluruh materi tuntutan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti.
“Pimpinan saat ini sedang dinas luar, jadi belum bisa menemui teman-teman demo. Namun, kami sudah melaporkan kepada pimpinan bahwa hari ini ada aksi di DLH,” ungkap Nurul.
Ia juga menyatakan penanganan dugaan yang disampaikan LIPI sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum.
“Untuk tuntutan yang disampaikan oleh temen-temen demo kami pasrahkan kepada APH. Karena terus terang saya secara pribadi tidak mengetahui itu,” tuturnya l.
Pernyataan tersebut belum menjawab substansi yang dipersoalkan demonstran. Publik masih membutuhkan kejelasan mengenai dugaan uang Rp687,5 juta tersebut, termasuk bagaimana proses pemeriksaan dan siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.
Di sisi lain, ketidakhadiran Nurkholis membuat tuntutan massa belum memperoleh klarifikasi langsung dari pejabat yang bersangkutan. Padahal, penjelasan terbuka dari pihak yang dituding menjadi bagian penting untuk menghindari spekulasi sekaligus menjaga kepercayaan publik.
LIPI pun memastikan tidak akan berhenti pada aksi kali ini. Yodika dan massa aksi mengancam akan menggelar demonstrasi berjilid-jilid apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons konkret.
Mereka mendesak aparat penegak hukum tidak sekadar menerima laporan, tetapi melakukan penelusuran secara serius, transparan, dan profesional terhadap dugaan pungli tersebut.
