SURABAYA β Sebuah bangunan putih berdiri di sudut Jalan Teratai, Kecamatan Tambaksari. Secara fisik, proyek pembangunan Balai RW Teratai ini tampak hampir rampung. Namun, di balik dinding-dinding beton yang baru dicat tersebut, tersimpan misteri besar yang memicu tanda tanya publik terkait pengelolaan Dana Kelurahan (Dakel) Tambaksari Surabaya, Jumat (30/10).
Proyek yang seharusnya menjadi simbol pemberdayaan masyarakat lokal kini justru diselimuti dugaan pembohongan publik akibat minimnya transparansi dan pengabaian regulasi.
Benang merah persoalan ini bermula dari mekanisme pengerjaan proyek. Berdasarkan aturan yang berlaku, proyek yang didanai oleh Dana Kelurahan semestinya mengutamakan metode swakelola dengan melibatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) setempat. Tujuannya jelas: memutar roda ekonomi warga bawah. Sayangnya, realita di lapangan berbicara lain. Proyek Balai RW Teratai ini diduga kuat diborongkan sepenuhnya kepada pihak ketiga (kontraktor swasta), menyingkirkan peran aktif warga dan Pokmas yang seharusnya menjadi aktor utama.
Kejanggalan ini diperparah dengan tidak adanya papan informasi proyek yang memuat detail anggaran, volume pengerjaan, hingga garis waktu pelaksanaan. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, ketiadaan “prasasti transparansi” ini jelas memicu spekulasi liar.
Publik dan Warga dipaksa menebak-nebak berapa besar uang rakyat yang digelontorkan dan ke mana aliran dana tersebut bermuara.
Ketika ketidakpastian ini dikonfirmasi langsung kepada Lurah Tambaksari, otoritas tertinggi di kelurahan tersebut justru memilih mode bungkam, tiarap dan senyap hingga berita ini di publikasikan, Senin (02/11).
Tidak ada jawaban pasti, tidak ada klarifikasi yang mencerahkan. Sikap menutup diri dari sang pejabat publik ini ibarat menyiram bensin ke dalam api prasangka. Bungkamnya pihak kelurahan melahirkan spekulasi kuat di tengah masyarakat: Apakah ada penyelewengan yang sedang ditutupi?
Hingga berita ini diturunkan, balai RW yang sejatinya dibangun untuk kepentingan warga justru menyisakan ruang gelap tanpa kepastian. Jika reformasi birokrasi di Kota Surabaya terus digaungkan, maka bungkamnya aparatur kelurahan Tambaksari dalam proyek Balai RW Teratai ini adalah sebuah ironiβsebuah tanda tanya besar yang menuntut jawaban instansi terkait demi tegaknya keterbukaan informasi publik.
