SURABAYA – Kebijakan swakelola dana kelurahan kini mulai menunjukkan taringnya dalam menggerakkan roda ekonomi di tingkat akar rumput. Salah satu dampaknya terlihat nyata dalam proyek pengerjaan infrastruktur di kawasan Jalan Teluk Nibung Timur Gang IV, Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Pebean Cantikan, Surabaya, Senin (07/09).
Melalui keterlibatan Kelompok Masyarakat (Pokmas), anggaran negara tidak lagi lari ke kontraktor besar, melainkan langsung meresap ke kantong-kantong warga setempat.
Ketua Pokmas Kelurahan Tanjung Perak, Moh Kamil, mengungkapkan rasa syukurnya atas perubahan regulasi ini. Menurutnya, penyerahan pengerjaan proyek kepada Pokmas membawa multi-efek positif yang signifikan bagi lingkungan sekitar.
“Alhamdulillah, dana kelurahan sekarang harus dikerjakan oleh Pokmas. Banyak manfaatnya, mulai dari kontrol kegiatannya yang jauh lebih mudah karena kami faham betul dengan kondisi masyarakat di sini. Namun yang paling penting adalah aspek pemberdayaan masyarakatnya,” ujar Moh Kamil saat ditemui di lokasi proyek.
Kamil menambahkan bahwa sistem swakelola ini secara otomatis membuka lapangan kerja baru bagi warga lokal yang sedang membutuhkan penghasilan. Perputaran uang di tingkat kelurahan pun menjadi lebih hidup dan berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi keluarga beralamat setempat.
Dampak instan ini diamini oleh Abdul Malik, salah seorang pekerja lokal yang ikut mencangkul dan memeras keringat di Gang IV tersebut. Bagi Malik dan rekan-rekannya, proyek ini bukan sekadar perbaikan fasilitas umum, melainkan penyambung napas dapur mereka.
“Terima kasih dengan adanya Pokmas karena warga di sini bisa ikut bekerja. Semoga kebijakan seperti ini bisa terus berlanjut ke depannya,” kata Abdul Malik dengan penuh harap.
Namun, di balik optimisme ekonomi tersebut, potret jurnalisme kritis mencatat adanya celah krusial yang membayangi proyek swakelola ini: standardisasi dan keselamatan kerja. Mengaryakan warga lokal yang mayoritas bukan pekerja konstruksi profesional memunculkan tantangan baru di lapangan. Banyak dari mereka yang belum akrab dengan alat pelindung diri (APD) maupun prosedur keselamatan kerja yang baku.
Moh Kamil tidak menampik realita tersebut. Ia mengakui bahwa peningkatan kapasitas pekerja lokal menjadi ujian terbesar bagi Pokmas saat ini.
“Selain manfaat, kami juga dihadapkan pada tantangan nyata. Contohnya, pekerja setempat belum familiar dengan penggunaan alat perlengkapan kerja yang sesuai standar. Makanya, kami dari pengurus tidak boleh lengah. Kami selalu melakukan pengawasan ketat dan edukasi secara persuasif di lapangan agar SOP (Standard Operating Procedure) benar-benar dijalankan,” tegas Kamil.
Tantangan K-3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) ini menjadi catatan penting. Swakelola dana kelurahan memang berhasil memotong rantai birokrasi dan kemiskinan sesaat. Kendati demikian, pemerintah daerah dan Pokmas memiliki tanggung jawab besar agar aspek keselamatan tidak dikorbankan demi mengejar efisiensi dan penyerapan tenaga kerja.
Keberlanjutan program ini ke depan akan sangat bergantung pada seberapa cepat warga lokal bisa naik kelas menjadi tenaga kerja yang tidak hanya berdaya secara ekonomi, tetapi juga disiplin dan profesional secara prosedural.
