Surabaya – Tekanan fiskal daerah menuntut pemerintah bekerja lebih efisien dan tepat sasaran. Program Jawa Timur Belanja Online (JATIM BEJO) dinilai mampu menjawab tantangan itu. Senator DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mendorong agar sistem ini dijadikan rujukan nasional pengadaan daerah.
Menurut Lia, JATIM BEJO memangkas waktu, biaya, dan kompleksitas pengadaan. Digitalisasi pengadaan langsung hingga Rp200 juta membuat belanja pemerintah lebih cepat tanpa mengorbankan akuntabilitas .
“Efisiensi ini penting, terutama saat daerah dituntut mengoptimalkan anggaran dengan ruang fiskal yang terbatas,” ujar Lia.
Ia merujuk data pertumbuhan transaksi JATIM BEJO yang terus meningkat hingga triliunan rupiah. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan efektivitas sistem sekaligus kesiapan pemerintah daerah beradaptasi dengan pola belanja baru.
Lia menilai penggunaan pembayaran non-tunai dan pencatatan digital juga mengurangi beban administrasi serta risiko kesalahan manual. “Uang negara harus bergerak cepat tapi tetap aman,” katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas. Pemerintah daerah harus tetap memastikan barang dan jasa yang dibeli sesuai kebutuhan dan spesifikasi. “Cepat bukan berarti asal,” tegasnya.
Lia juga menekankan pentingnya komitmen kepala daerah dan OPD. Dari data JATIM BEJO, seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur telah menyatakan komitmen pemanfaatan sistem ini. Menurut Lia, tantangannya kini adalah konsistensi pelaksanaan.
“Kalau sudah komitmen, jangan setengah-setengah. Jadikan ini budaya baru pengelolaan anggaran,” ujarnya.
Lia Istifhama menyatakan DPD RI siap mendorong harmonisasi kebijakan agar praktik baik seperti JATIM BEJO dapat direplikasi di daerah lain.
“Efisiensi anggaran bukan pilihan, tapi keharusan. Jawa Timur sudah memberi contoh,” pungkasnya.
