Senin, 3 Maret 2025
Kabupaten Bandung – Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Pusat
Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Bandung I Rancaekek untuk
mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak kendaraan bermotor, serta
upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan angka Ketetapan Pajak Daerah yang Tidak Terbayarkan
(KTMDU). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat mendorong
peningkatan potensi pendapatan pajak daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi III DPRD Jabar yang dipimpin oleh H. Onnie Soerono Sandi, S.E.
mendapatkan informasi terkait strategi yang diterapkan oleh P3DW dalam meningkatkan kepatuhan
masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan, serta upaya untuk menurunkan angka KTMDU.
Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi
Jawa Barat, yang pada gilirannya akan mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan.
“Intensifikasi pajak kendaraan sangat penting untuk memastikan bahwa pendapatan daerah dapat
maksimal. Kami ingin mengetahui lebih dalam mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh
P3DW Kabupaten Bandung I dalam mengelola pajak kendaraan dan mengurangi tunggakan pajak
yang ada,” ujar H. Onnie Soerono Sandi.
Dalam kesempatan ini, pihak P3DW Kabupaten Bandung I juga memaparkan berbagai upaya yang
dilakukan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, seperti penggunaan teknologi informasi
untuk mempermudah proses pembayaran pajak, serta meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak
mengenai pentingnya kewajiban perpajakan.
Komisi III juga menekankan bahwa dengan meningkatnya pendapatan pajak daerah, akan semakin
banyak sumber daya yang tersedia untuk mendanai proyek-proyek pembangunan, seperti infrastruktur
dan fasilitas publik, yang tentunya akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Jawa Barat.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Komisi III DPRD Jabar untuk memastikan bahwa
seluruh kebijakan dan program yang ada dapat berjalan efektif, serta mendukung pengelolaan
pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.
