Kejati Jatim Mengumumkan Babak Baru Pengusutan Dugaan Korupsi Pengadaan Consumable pada PT Inka

Surabaya, – Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim mengumumkan babak baru pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan barang Consumable pada PT Inka Multi Solusi (IMS) pada tahun 2016 – 2017.

Setelah melakukan penyelidikan, Pidsus Kejati Jatim menaikkan status penanganan kasus menjadi penyidikan.

Mia Amiati, Kepala Kejati (Kajati) Jatim, mengungkapkan, merujuk pada bukti permulaan dalam kasus pengadaan barang Consumable pada PT Inka Multi Solusi. Maka penyelidikan kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan per 10 Mei 2023.

“Kasus ini bermula saat PT Inka Multi Solusi yang merupakan anak perusahaan PT INKA (Persero) melaksanakan pengadaan barang consumable,” kata Mia pangilan karibnya, pada Rabu (10/5/2023).

Mia mengatakan, PT IMA yang menyediakan jasa “Total Solution Provider” di bidang konstruksi dan perdagangan komponen suku cadang kereta api dan produk transportasi darat ini melakukan pengadaan barang sejak 2016 hingga 2017.

“Pengadaan barang consumable ini sebagian dikerjakan oleh penyedia barang perorangan berinisial NC dan CV. AA. Dalam pengadaan ini total yang dikerjakan senilai Rp13.914.608.002,69 atau Rp13,9 miliar,” jelas Mia.

Mia mengungkapkan lagi, Penyidik menemukan fakta bahwa penyedia barang perorangan berinisial NC dan CV. AA tidak melaksanakan keseluruhan pengadaan barang cobsumable.

Parahnya lagi, lanjut Mia, baik NC maupun CV. AA ini hanya mengerjakan sebagian kecil pekerjaan. Namun diminta membuat seluruh pertanggungjawaban oleh Kepala Departemen Pengadaan, yakni saudari HW.

Dari ketidaksesuaian proses pengerjaan pengadaan barang, Mia mengaku Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) PT INKA menemukan adanya dokumen pertanggungjawaban yang tidak diyakini keabsahannya.

Hal itulah yang juga ditemukan penyidik dalam proses sebelumnya, sehingga diduga sebagai kerugian negara.

“Hasil audit investigatif Tim SPI PT INKA inilah yang diduga sebagai kerugian keuangan negara. Yakni dokumen pertanggungjawaban tidak dapat diyakini keabsahannya senilai kurang lebih Rp 7,5 miliar (Rp7.570.025.064),” pungkasnya.