Surabaya, Harianradar.com – Terkait menurunnya kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kini Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi, sangat kecewa dengan kinerja KPK yang sampai detik ini belum menetapkan tersangka terkait pembangunan gedung Pemkab Lamongan yang menelan biaya sebesar 151 Milyar.
Menurut Baihaki Akbar, S.E., S.H. Sekjen LARM-GAK menduga pembangunan gedung Pemkab Lamongan tersebut, melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Bukan itu saja kami juga menduga pembangunan gedung Pemkab Lamongan juga merugikan keuangan daerah,” terang Baihaki.
Untuk diketahui, Pembangunan gedung berlantai 7 Pemkab Lamongan, dalam pengerjaannya selama 3 tahun dan diresmikan pada Minggu, 10/11/2019 tersebut, di duga tidak sesuai dengan kontrak dan telah terjadi addendum untuk perpanjangan waktu pengerjaan sampai 5 kali.
Dengan tegaknya supremasi hukum LARM-GAK meminta kepada KPK untuk segera menetapkan tersangka, Terkait proyek multiyears di Kabupaten Lamongan yang di kerjakan sejak tahun 2017 tersebut.
Kami juga meminta kepada seluruh warga Kabupaten Lamongan untuk terus aktif Mengawal, Mengawasi dan Menyikapi kasus tersebut, dan kami juga berharap warga Kabupaten Lamongan untuk turut serta menyuarakan kepada KPK untuk segera menetapkan tersangka,” katanya.
Sekjen LARM-GAK menambahkan, kerena terkait pembangunan gedung Pemkab Lamongan yang di duga dengan sengaja menerjang ketentuan dan peraturan yang berlaku.
“Sehingga kami juga menduga pembangunan gedung Pemkab Lamongan juga merugikan keuangan daerah,” jelasnya.
Segenap LARM-GAK berkomitmen untuk terus mengawal dan mengawasi kasus tersebut sampai tuntas.
“Walaupun langit runtuh kebenaran dan keadilan harus tetap ditegakkan,” ungkap Baihaki, Sekjen LARM-GAK. (UMR)
