SURABAYA — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berencana menyegel tempat hiburan Alexis Beer House yang berlokasi di Jalan Kenjeran, Kecamatan Tambaksari, Surabaya. Langkah tersebut akan dilakukan setelah Satpol PP berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya.
Rencana penyegelan itu mencuat setelah sebuah stiker bertuliskan “PELANGGARAN” terpasang di sisi pintu masuk Alexis Beer House. Keberadaan stiker tersebut menjadi sorotan masyarakat sekitar lantaran tempat hiburan itu diduga masih beroperasi seperti biasa meskipun telah mendapat tanda pelanggaran.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tindak lanjut penegakan aturan oleh instansi terkait. Sebab, meski tanda pelanggaran sudah terpasang, aktivitas operasional Alexis Beer House disebut belum dihentikan.
Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Perdagangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irna Pawanti, membenarkan adanya stiker pelanggaran yang terpasang di lokasi tersebut. Ia menyatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinkopumdag untuk menindaklanjuti pelanggaran melalui pemberian sanksi administratif berupa penyegelan.
“Ini kita akan proses segel. Satpol berkoordinasi dengan Dinkopumdag untuk menyampaikan sanksi administrasi berupa segel lokasi tersebut,” ujar Irna saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).
Sementara itu, keberadaan stiker pelanggaran tersebut juga mendapat perhatian warga sekitar. Mereka mempertanyakan lambannya tindakan petugas, mengingat tanda pelanggaran sudah terpasang sejak pekan sebelumnya, tetapi aktivitas tempat hiburan tersebut masih berjalan.
“Stiker itu sudah tertempel sejak minggu kemarin, tapi belum ada tindakan dari Satpol PP Kota Surabaya. Cafe tetap buka seperti biasa,” ungkap seorang pria yang tinggal di sekitar lokasi, Selasa (11/11/2026).
Di sisi lain, Owner Alexis Beer House, Heri Kuncoro, telah dikonfirmasi terkait dugaan pelanggaran dan rencana penyegelan tersebut. Namun, hingga Kamis (12/11/2026) malam, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Rencana penyegelan ini kini menjadi perhatian publik. Masyarakat menantikan langkah konkret Pemkot Surabaya dalam menegakkan peraturan daerah, sehingga pemasangan stiker pelanggaran tidak sekadar menjadi peringatan administratif tanpa tindak lanjut di lapangan.
