SIDOARJO – Pelapor kasus dugaan maladministrasi pemanfaatan ruang sempadan Saluran Buang (Afvour) Karangbong di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Imam Syafi’i menyampaikan permohonan atensi khusus kepada pimpinan dan jajaran Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring (KU Resmon) Ombudsman Republik Indonesia (RI) Pusat di Jakarta agar segera menuntaskan penanganan perkara yang telah berjalan lebih dari delapan bulan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan
Imam menyampaikan bahwa sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI memiliki peran strategis sebagai teladan (role model) bagi seluruh instansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari penundaan berlarut (undue delay)
Oleh karena itu, demi kepentingan umum serta kepastian hukum bagi masyarakat luas, ia memohon perhatian serius Komisioner Ombudsman RI Pusat terhadap perkembangan Laporan Nomor Register 0083/LM/II/2025/SBY terkait dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang sempadan Afvour Karangbong dan saluran irigasi di Kabupaten Sidoarjo
Berdasarkan evaluasi kronologi dokumen resmi yang dimiliki pelapor, terdapat tiga catatan objektif yang menjadi dasar permohonan percepatan penyelesaian perkara di tingkat Ombudsman RI Pusat
Pertama, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor T/259/LM.17-15/0083.2025/III/2026 telah diterbitkan sejak tanggal 9 Maret 2026 namun setelah berkas penanganan dilimpahkan ke Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI Pusat di Jakarta, proses penerbitan Rekomendasi Final yang bersifat mengikat bagi instansi terlapor dinilai berjalan sangat lamban dan belum memberikan kepastian hukum
Kedua, di lapangan belum terlihat pelaksanaan nyata atas poin-poin tindakan korektif yang tercantum dalam LHP tertanggal 9 Maret 2026 oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sementara pada saat bersamaan muncul jawaban administratif pada kanal SP4N-LAPOR! Inspektorat Khusus Kementerian Dalam Negeri Nomor Tiket #02625141126990 yang menyebutkan bahwa rekomendasi Ombudsman telah ditindaklanjuti meskipun pelapor sendiri hingga saat ini belum pernah menerima salinan Rekomendasi Final dari Ombudsman RI
Ketiga, terdapat bukti administratif resmi dari otoritas pengelola sumber daya air pusat yakni Surat Resmi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Nomor PW0301/B/Bbws10/2026/411 serta surat penegasan lainnya (Nomor Hml/B/Bbws10.1/2026/33 tanggal 10 Juni 2026, Nomor PW/01/BBWS/2026/41 tanggal 17 Juni 2026, dan Surat tanggal 10 Juli 2026) yang secara tertulis menyatakan bahwa BBWS Brantas tidak pernah menerbitkan izin pemanfaatan maupun Rekomendasi Teknis (Rekomtek) atas bangunan pagar permanen di atas tanah sempadan Afvour Karangbong pada koordinat 7°24’34.2″S 112°43’18.0″E sampai dengan 7°24’37.8″S 112°43’24″E yang memiliki garis sempadan minimal 2 meter
Selain itu, pelapor juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh dan penelusuran riwayat warkah tanah terhadap dokumen legalitas masa lalu seperti IMB Nomor 109 Tahun 1993, SHM Tahun 1991, SHGB Tahun 1988, serta PBG Nomor 351516-03012024-001 Tahun 2024 agar selaras dengan kewenangan pengelolaan sungai pusat, ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2015
Secara regulasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI serta Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan, apabila instansi terlapor tidak melaksanakan tindakan korektif LHP melewati batas waktu pemantauan 60 hari kerja, Ombudsman RI berwenang meningkatkan status penyelesaian laporan melalui Sidang Pleno Komisioner menjadi Rekomendasi yang wajib dilaksanakan dalam waktu 60 hari sejak diterima (Pasal 38 UU No. 37/2008)
Imam Syafi’i berharap Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI Pusat segera mengakhiri lamanya proses administrasi tersebut, menjaga kredibilitas serta integritas lembaga pengawas pelayanan publik, dan segera membawa laporan Nomor Register 0083/LM/II/2025/SBY ke dalam Sidang Pleno Komisioner demi menerbitkan Rekomendasi Final yang berkekuatan hukum tetap
Ia menegaskan bahwa seluruh upaya pelaporan dan penyampaian evaluasi kepada publik ini semata-mata dilakukan demi kepentingan umum, perlindungan aset ruang publik negara, serta pencegahan risiko bencana banjir bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo di masa mendatang

















