SIDOARJO – Sebuah potret buram penegakan hukum dan timpangnya relasi kuasa kembali mencuat di pelataran Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Di satu sisi, berdiri kokoh representasi institusi berseragam dengan otoritas penuh. Di sisi lain, seorang juru parkir (jukir) kecil berinisial CH hanya bisa tertunduk lesu, meratapi nasibnya yang terseret ke meja hijau.
Tragedi kemanusiaan ini bermula dari perkara sepele yang jamak ditemui di jalanan: penolakan membayar retribusi parkir legal. Namun, ketika penolak tersebut merupakan seorang oknum anggota Brimob, perkara kecil ini bermutasi menjadi peluru hukum yang mematikan bagi rakyat kecil seperti CH yang berprofesi sebagai jukir.
Kronologi dan Titik Balik Insiden
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, persidangan yang harus dihadapi CH merupakan buntut dari perselisihan fisik yang tidak berimbang beberapa waktu lalu. Insiden dipicu oleh keengganan oknum aparat brimob untuk menunaikan kewajibannya membayar retribusi parkir yang sah.
Alih-alih menunjukkan keteladanan sebagai pelindung masyarakat, oknum tersebut justru memamerkan tindakan arogan yang menyulut benturan fisik. Sial bagi CH, usahanya dalam mempertahankan hak profesi dan harga dirinya justru berbalik menjadi bumerang pidana. Ia dilaporkan ke pihak berwajib dan kini dipaksa menjalani ketatnya proses peradilan.
Intimidasi Ekonomi Bernilai Fantastis
Ironi yang menimpa CH tidak berhenti pada ancaman kurungan penjara. Di tengah jerat hukum yang membayangi kebebasannya, jukir malang ini dihadapkan pada tuntutan materiil yang dinilai publik tidak masuk akal. Oknum Brimob terkait diduga menuntut uang ganti rugi sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
“Angka fantastis ini ibarat vonis mati pelan-pelan bagi CH. Jika dikonversi ke dalam pecahan koin parkir harian, ia membutuhkan waktu seumur hidup hanya untuk mengumpulkan nominal tersebut. Berbagai elemen masyarakat menilai, tuntutan finansial yang luar biasa besar ini bukan lagi sekadar kompensasi kerugian, melainkan bentuk intimidasi ekonomi terstruktur yang bertujuan membungkam keberanian warga sipil,” ujar salah satu rekan jukir dengan nada geram, Selasa (03/11).
Gelombang Solidaritas Netizen dan Akar Rumput
Kasus yang menimpa CH sontak memicu gelombang kemarahan sekaligus simpati luas di ruang digital dan media sosial. Tagar dan slogan seperti “Solidaritas untuk Jukir, Bersama Kita Bisa!” serta “Jukir Juga Manusia” ramai digaungkan oleh netizen sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang kasat mata ini.
Gerakan penggalangan donasi publik juga mulai digulirkan secara daring untuk membantu meringankan beban hukum dan finansial yang menjepit kehidupan keluarga CH. Penggalangan dana digagas oleh Paguyuban Jukir Sidoarjo dengan slogan “koin untuk rakyat” sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sesama jukir, adapaun donasi koin untuk saat ini bisa diberikan pada titik parkir Jl. Gajah mada (depan toko serba lima ribu)
Menanti Keadilan Hakiki
Publik kini mendesak pimpinan Korps Brimob secara tegas agar tidak melindungi anggotanya yang terbukti arogan di lapangan. Di sisi lain, perhatian penuh tertuju pada majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo agar jeli melihat duduk perkara dengan menggunakan hati nurani bukan sekadar menjadi stempel bagi kesewenang-wenangan pihak yang memegang kuasa.
Kasus jukir CH menjadi ujian presisi bagi integritas peradilan: apakah hukum di negeri ini benar-benar berdiri tegak untuk keadilan, atau justru melegitimasi alat pemukul bagi mereka yang berseragam untuk menindas yang lemah?
