PEMERINTAH Kabupaten Bangkalan terus menunjukkan komitmennya dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penataan sektor infrastruktur telekomunikasi. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui Rapat Koordinasi lintas perangkat daerah bersama para penyelenggara jaringan fiber optik yang digelar Kamis (30/4/2026) di Kantor Diskominfo Bangkalan.
Kegiatan yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan tersebut menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pendapatan Daerah, serta perwakilan dari pihak penyedia layanan jaringan seperti PT Telkom dan PT KAF Media Nusantara.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan, Zainal Alim, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini difokuskan pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2004 mengenai pajak dan retribusi daerah, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaringan kabel udara fiber optik.
“Dalam rakor ini kami membahas secara komprehensif terkait tata kelola dan tata laksana jaringan fiber optik di Kabupaten Bangkalan. Mulai dari pemasangan kabel hingga penggunaan tiang, semuanya harus tertib dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur fiber optik yang semakin masif di Bangkalan harus sejalan dengan kepentingan daerah, tidak hanya dari sisi layanan publik tetapi juga dalam mendukung peningkatan PAD. Oleh karena itu, setiap penyelenggara jaringan diwajibkan memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam perda, termasuk kewajiban kontribusi kepada pemerintah daerah.
“Setiap pemasangan kabel maupun tiang oleh provider harus memiliki nilai kontribusi terhadap PAD Kabupaten Bangkalan. Ini merupakan bentuk optimalisasi potensi daerah yang diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2025,” tegasnya.
Melalui koordinasi yang intensif ini, Pemkab Bangkalan berharap tercipta kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dan para penyedia layanan, sehingga pengelolaan jaringan fiber optik dapat berjalan tertib, terintegrasi, dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan layanan digital yang semakin meningkat.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan pihak swasta, Bangkalan optimistis mampu menciptakan tata kelola infrastruktur telekomunikasi yang tidak hanya rapi dan aman, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap kemajuan daerah.
