SIDOARJO – Keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Surowongso, Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, mendapatkan atensi serius dari pimpinan legislatif. Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga yang menuntut peningkatan kapasitas jalan demi mengurai kemacetan kronis dan menjamin keselamatan pengguna jalan.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Abdillah Nasih melalui pesan singkat kepada Imam Syafi’i, perwakilan tokoh masyarakat sekaligus pelapor dugaan maladministrasi terkait kondisi jalan tersebut. Nasih menegaskan bahwa persoalan ini sebenarnya sudah pernah menjadi bahasan dalam forum resmi bersama pihak terkait.
“Terima kasih atas pembaruan informasinya. Masalah Karangbong ini dulu sudah pernah kita lakukan hearing (dengar pendapat) bersama Pemerintah Desa (Pemdes), tokoh masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan komisi terkait,” ujar Abdillah Nasih, Sabtu (07/02/2026). Siang.
Politisi PKB ini pun memastikan langkah konkret dengan segera melibatkan alat kelengkapan dewan yang membidangi pembangunan. “Nanti saya minta Komisi C DPRD Sidoarjo untuk segera menindaklanjuti pembaruan informasi tersebut agar ada langkah progresif di lapangan,” imbuhnya.
Menanggapi respons positif dari Ketua Dewan, Imam Syafi’i sebagai perwakilan warga menyampaikan apresiasinya, namun tetap memberikan catatan kritis. Ia berharap dukungan legislatif kali ini benar-benar berujung pada pengalokasian anggaran yang nyata di tahun 2026, bukan sekadar kajian teknis yang berulang.
“Harapan kami sangat jelas, yakni adanya aksi nyata dari Pemerintah Kabupaten melalui Dinas PUBMSDA. Kami ingin usulan pelebaran atau pembukaan jalan baru ini masuk dalam prioritas anggaran, baik melalui APBD Sidoarjo maupun bantuan keuangan lainnya,” tegas Imam Syafi’i.
Ia juga menekankan bahwa warga Karangbong dan pengguna jalan pada umumnya sudah terlalu lama bertaruh nyawa di jalur yang sempit dan padat kendaraan berat tersebut.
“Kami tidak ingin hanya mendengar janji hearing ke hearing. Keselamatan publik adalah prioritas utama. Dengan pengawalan dari Ketua DPRD dan Komisi C, kami berharap sinergi antara aspirasi warga dan kebijakan pemerintah bisa segera terwujud tanpa ada pihak yang dirugikan,” pungkasnya.
