Surabaya – Sorotan tajam datang dari Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat kelurahan.
Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu menegaskan, ASN yang terbukti melakukan praktik kotor semacam ini tidak boleh hanya diberi sanksi ringan.
“Kalau sampai ada oknum ASN kelurahan main pungli, harus dibersihkan. Semestinya ada sanksi kepada yang bersangkutan. Saya apresiasi langkah wali kota yang memberikan maaf dengan dalih setiap manusia tempatnya salah. Namun, sanksi tegas tetap harus diberikan agar ada efek jera,” tutur Cak Yebe, Senin (8/9/2025).
Menurut Cak Yebe, mutasi dalam jabatan yang sama hanya memberi peluang terulangnya praktik pungli di tempat lain. Ia menilai, solusi yang lebih tepat adalah demosi atau mutasi ke bidang yang berbeda sebagai bentuk peringatan keras bagi ASN yang nakal.
“Mutasi dalam posisi yang sama akan memungkinkan hal serupa terjadi dalam versi berbeda. Itu tidak menjadi warning bagi yang lain. Mestinya berlaku demosi atau mutasi yang tegas,” tegasnya.
Dengan demosi, lanjutnya, ASN akan benar-benar merasakan konsekuensi nyata dari perbuatannya. Hal ini penting untuk menciptakan efek jera dan menjaga integritas pelayanan publik di Surabaya.
Cak Yebe menegaskan kembali, ASN sejatinya adalah pelayan masyarakat. Tugas utama mereka adalah memberikan pelayanan terbaik, bukan justru menambah beban warga dengan pungutan liar.
“ASN itu pelayan masyarakat. Mereka harus melayani dengan sepenuh hati, bukan malah membuat masalah. Sanksi tegas menjadi contoh agar ASN di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun pemkot mengedepankan profesionalitas,” tandasnya.
Menurutnya, ketegasan dalam menindak ASN nakal akan menjadi pembelajaran bagi semua aparatur agar tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.
