Bangkalan- Desa Sadeh, Kecamatan Galis, Bangkalan Madura Pilkada serentak yang semakin dekat memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat, khususnya terkait distribusi surat undangan pencoblosan (C1). Beberapa warga Desa Sadeh menyampaikan keluhan bahwa hingga saat ini mereka belum menerima surat undangan yang menjadi syarat penting untuk mencoblos pada hari pemungutan suara.
Seorang warga Desa Sadeh, Inisial R (25), mengatakan bahwa dirinya khawatir tidak dapat menggunakan hak pilih jika surat pemberitahuan tersebut tidak segera dibagikan. “Kami warga sudah menunggu, tapi sampai sekarang belum ada pemberitahuan kapan surat itu akan diberikan. Kalau begini, kami jadi bingung apakah bisa mencoblos nanti,” ujarnya.
Menanggapi laporan ini, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Galis, Rokib menyatakan pihaknya telah berulang kali menginstruksikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Sadeh untuk segera mendistribusikan surat C1 kepada masyarakat. “Hampir setiap saat kami mengingatkan PPS terkait kewajiban penyebaran surat C pemberitahuan ini. Terima kasih atas informasinya, kami akan langsung menindaklanjuti hal ini kepada PPS Desa Sadeh,” tegas Rokib.
Rokib juga menambahkan bahwa distribusi C1 merupakan tanggung jawab PPS di tingkat Desa. Jika ditemukan adanya kendala atau keterlambatan, pihak PPK akan segera turun tangan untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai jadwal. “Kita tidak ingin hak pilih warga terganggu karena hal-hal seperti ini. Pemilu harus berjalan lancar dengan partisipasi masyarakat yang maksimal,” tambahnya.
Beberapa warga berharap pihak terkait segera menyelesaikan masalah ini, mengingat pentingnya kehadiran mereka di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari H. “Kami ingin memastikan suara kami dihitung. Jadi, semoga surat itu segera kami terima,” kata seorang warga lainnya,
PPS Desa Sadeh diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan tindakan nyata agar proses distribusi berjalan lancar. Dengan waktu yang semakin mendekati hari pencoblosan, keterlibatan aktif penyelenggara Pilkada di setiap tingkatan menjadi kunci untuk menjaga kelancaran pesta demokrasi di wilayah tersebut.
