BANGKALAN – Pejabat (PJ) Bupati Bangkalan Dr. Arif, M. Edie M,SI., akhirnya angkat bicara terkait adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pembuatan paspor yang belakangan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Tarif pungli yang disebut-sebut mencapai Rp1,4 juta hingga Rp1,8 juta untuk mempercepat proses penerbitan paspor, menimbulkan keresahan dan kekhawatiran bagi warga yang membutuhkan dokumen tersebut.
Melalui pesan WhatsApp, PJ Bupati Bangkalan dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir tindakan semacam itu. Ia menekankan pentingnya menjalankan layanan publik dengan integritas dan tanpa adanya praktik yang merugikan masyarakat. “Kami akan segera menurunkan Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli untuk menyelidiki kasus ini. Jika benar terbukti ada oknum yang terlibat dalam praktik pungli ini, maka kami akan mengambil langkah tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar PJ Bupati Bangkalan.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang cepat dan transparan tanpa harus mengeluarkan biaya lebih dari yang telah ditetapkan oleh aturan resmi. Kasus ini menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dalam sistem pelayanan publik yang harus segera diperbaiki agar tidak semakin merugikan masyarakat. “Kami tidak ingin masyarakat merasa terintimidasi atau diperas dalam proses pengurusan dokumen resmi seperti paspor,” tambahnya.
PJ Bupati juga mengimbau masyarakat untuk tidak segan melaporkan jika menemukan indikasi pungli dalam layanan publik, termasuk dalam pembuatan paspor. Ia memastikan bahwa laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti dengan serius. “Laporkan melalui kanal resmi yang telah kami sediakan. Identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya, dan kami akan bertindak cepat,” katanya.
Kasus dugaan pungli ini, selain merugikan masyarakat, juga mencoreng citra pelayanan publik di Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu, PJ Bupati menegaskan kembali komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang bersih, cepat, dan bebas dari pungutan liar. Investigasi mendalam akan segera dilakukan untuk mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam kasus ini.
Sebagai langkah awal, pemerintah Kabupaten Bangkalan juga akan melakukan evaluasi terhadap prosedur dan alur pelayanan pembuatan paspor di wilayah tersebut. Harapannya, dengan evaluasi ini, tidak ada lagi celah bagi oknum yang berniat mengambil keuntungan pribadi dari masyarakat.
“Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga soal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kami akan bekerja keras memastikan pelayanan publik di Bangkalan berjalan dengan transparan dan akuntabel,” pungkasnya.
