Senin, 18 Maret 2024 – Komisi V DPRD Jawa Barat mengangkat isu kekurangan sarana prasarana ruang kelas baru di berbagai Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jawa Barat, yang menyebabkan pembatasan kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Permasalahan ini menjadi sorotan utama saat Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan Kunjungan Kerja untuk mengevaluasi Sarana Prasarana Pembelajaran di SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya pada hari Kamis, 29 Februari 2024.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Viman Alfarizi Ramadhan, menyatakan bahwa kebutuhan akan ruang kelas masih harus dipenuhi, terutama di sekolah-sekolah yang memiliki minat pendaftar yang tinggi seperti SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya.
“SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya memiliki minat pendaftar yang tinggi. Dari 800 pendaftar, hanya 320 yang bisa diterima. Permasalahan ini juga terjadi di banyak sekolah, di mana kapasitas kelas sudah maksimal dan berkaitan erat dengan kekurangan sarana prasarana ruang kelas,” ungkap Viman.
Dalam upaya menyelesaikan masalah ini, Viman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan kepada Dinas Pendidikan untuk membangun ruang kelas tambahan dengan memanfaatkan lahan kosong yang tersedia, sehingga SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya dapat menampung lebih banyak peserta didik baru.
“Kami telah mengajukan usulan solusi ini kepada Dinas Pendidikan. Ada lahan kosong seluas 400 meter yang dapat digunakan untuk pembangunan ruang kelas tambahan. Kami berharap usulan ini dapat didukung, karena animo masyarakat dan peserta didik baru sangat tinggi. Usulan tersebut telah sampai ke dinas pendidikan setempat,” katanya.
Viman berharap bahwa pembangunan ruang kelas baru ini dapat direalisasikan di berbagai sekolah yang memiliki minat pendaftar yang tinggi, dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga proses PPDB di masa mendatang dapat berjalan lancar.
“Kami berharap bahwa pada tahun 2025, kami dapat merencanakan pembangunan ruang kelas baru bukan hanya di SMA Negeri 4, tetapi juga di SMA lainnya, dengan perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ketersediaan lahan dan sarana prasarana menjadi hal yang utama saat ini, sehingga kualitas pendidikan di masa depan dapat dijamin,” tambah Viman.
Komisi V akan terus mendorong dan memperjuangkan solusi terhadap masalah sarana prasarana ruang kelas baru di berbagai sekolah, yang akan dibahas dalam rapat Komisi dan forum yang terkait dengan Bantuan Keuangan.
