Jabar – Komisi IV DPRD Jawa Barat memberikan kritik terhadap pelaksanaan program Listrik Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil.
Program Listrik Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan akses listrik di wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan listrik nasional, dinilai masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.
Beberapa kritik yang disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat terkait program ini adalah:
1. Keterlambatan dan Kurangnya Infrastruktur Salah satu masalah utama yang disoroti adalah adanya keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur listrik di beberapa daerah, terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan yang sulit dijangkau. Hal ini menyebabkan banyak desa yang seharusnya mendapatkan akses listrik tidak dapat menikmatinya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Komisi IV juga menyoroti terbatasnya anggaran dan sumber daya yang tersedia untuk proyek ini. Banyak desa yang belum terjangkau listrik karena dana yang tidak mencukupi, serta kurangnya dukungan dari berbagai pihak terkait. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada alokasi anggaran yang lebih besar dan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien.
3. Kualitas Layanan dan Pemeliharaan Jaringan Kritik lainnya adalah terkait dengan kualitas layanan dan pemeliharaan jaringan listrik yang telah terpasang. Beberapa wilayah yang telah menikmati akses listrik masih menghadapi masalah seperti pemadaman listrik yang sering terjadi dan kualitas pasokan listrik yang tidak stabil. Komisi IV DPRD Jawa Barat menilai bahwa pengelolaan dan pemeliharaan pascapembangunan juga perlu menjadi perhatian serius agar program ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
4. Ketidakmerataan Akses Listrik Meskipun program ini bertujuan untuk meratakan akses listrik ke seluruh wilayah, nyatanya masih banyak desa yang terisolasi dan belum dapat menikmati aliran listrik, terutama di daerah yang geografisnya sulit dijangkau. Komisi IV mendesak agar pemerintah dapat lebih fokus dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan akses listrik dan memberikan prioritas dalam pembangunan jaringan listrik.
Menanggapi kritik ini, anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat mendorong agar pemerintah provinsi dan pusat dapat lebih serius dalam menangani program Listrik Desa, dengan meningkatkan alokasi anggaran, memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan proyek, serta meningkatkan kualitas layanan listrik di desa-desa.
Mereka juga meminta agar pengawasan dan pemeliharaan jaringan listrik yang telah ada dapat dilakukan dengan lebih baik, agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari program ini dalam jangka panjang.
Dengan adanya perhatian dan evaluasi yang lebih mendalam terhadap program ini, diharapkan bahwa ke depan, lebih banyak desa di Jawa Barat yang dapat menikmati akses listrik yang stabil dan berkualitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
