Ismed Efendy mengungkapkan, tunggakan PBB tersebut merupakan akumulasi dari tahun 2021 dan 2022.
Meski begitu, kata dia, realisasi penerimaan PBB tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal itu menurutnya setelah pihaknya bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan.
Ismed menjelaskan, penyebab tidak tercapainya target realisasi penerimaan PBB itu dikarenakan beberapa faktor, mulai dari wajib pajak (WP) yang tidak ada di tempat hingga pemerintah desa yang kurang semangat melakukan penagihan.
“Itu harus tetap ditagih, karena Pemerintah Desa digaji untuk membantu Pemerintah Bangkalan, termasuk penagihan PBB kepada masyarakat WP,” katanya.
Reporter : Ibad
Editor : Jamaluddin
