SIDOARJO – Upaya penyelamatan aset negara dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang publik di Kabupaten Sidoarjo memasuki babak baru yang kian krusial. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo secara resmi menindaklanjuti laporan pengaduan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, alih fungsi aset publik, dan indikasi penerbitan sertifikat cacat hukum di kawasan tanah sempadan sungai Afvour Karangbong.
Langkah hukum ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor: SP.TUG-4339/M.5.19/Fd.1/10/2026 yang dikeluarkan oleh Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) per tanggal 26 Oktober 2026. Diterbitkannya SP.TUG ini sekaligus menjadi babak baru yang krusial bagi pelapor, mengingat laporan perkara ini sebelumnya sempat dihentikan penyelidikannya (Lidik) oleh pihak Polresta Sidoarjo
Perkara yang menyeret nama korporasi farmasi besar, PT Bernofarm, ini sebenarnya telah bergulir panjang sejak tahun 2024. Di tingkat pengawasan pelayanan publik, kasus ini dikawal ketat oleh Ombudsman Republik Indonesia (RI) Pusat melalui Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring. Ombudsman bahkan telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sejak 9 Maret 2026 atas Laporan No. 0083/LM/II/2025/SBY terkait dugaan pembiaran pelanggaran sempadan Saluran Pembuang (Afvour) Karangbong.
Imam Syafi’i, selaku pelapor sekaligus bagian dari masyarakat yang peduli dengan aset publik/negara demi kepentingan hajat orang banyak berdasarkan peran serta masyarakat untuk mendapatkan penghargaan dari pemerintah yang dilindungi undang-undang sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kejari Sidoarjo yang akhirnya mengambil langkah konkret ini. Namun, ia meminta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawal ketat kasus ini agar tidak menguap di tengah jalan tanpa ada progres tindak lanjut yang nyata.
“Berdasarkan amanat PP No. 43 Tahun 2018, masyarakat memiliki hak dan perlindungan hukum untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait dugaan pelanggaran hukum tata ruang maupun penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan atau aset negara. Kami mengapresiasi langkah Kejari Sidoarjo, tetapi kami juga menyerukan kepada publik untuk ikut mengawasi bersama agar penegakan hukum ini berjalan transparan dan berkeadilan,” tegas Imam Syafi’i kepada media, Selasa (10/11/2026).
Imam secara eksplisit menolak keras wacana atau upaya pemberian izin pemanfaatan ruang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pasca-pelanggaran terjadi. Ia mengingatkan semua pihak agar tidak menabrak undang-undang yang telah ditetapkan. Hukum menurutnya harus tegak dan tidak boleh tebang pilih, di mana pemilik modal diberikan karpet merah sementara hak-hak negara dan kepentingan hajat orang banyak ditabrak begitu saja.
Dugaan pelanggaran tata ruang air ini pun diperkuat oleh bukti otentik tertulis dari otoritas wilayah sungai. Berdasarkan dokumen resmi Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Nomor: PW0401/B/BBWS10/2026/411 tertanggal 17 Juni 2026, ditemukan fakta lapangan bahwa bangunan konstruksi permanen berupa pagar milik PT Bernofarm nyata-nyata berdiri di atas tanah sempadan Saluran Buang (Afvour) Karangbong di Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. BBWS Brantas menegaskan secara tertulis bahwa bangunan pagar industri sepanjang batas koordinat tersebut tidak memiliki izin pemanfaatan ruang sempadan dan tidak sesuai peruntukannya.
Secara regulasi nasional, tindakan mendirikan bangunan tanpa izin di atas wilayah sempadan air yang merusak fungsi atau menguasai aset publik merupakan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Berdasarkan ketentuan pidana Pasal 40 dan Pasal 63 UU SDA, setiap orang dilarang keras melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air dan/atau melakukan penggunaan sumber daya air tanpa izin dari pemerintah pusat atau daerah.
Lebih lanjut, Pasal 70 UU SDA mengancam setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan konstruksi pada prasarana sumber daya air tanpa izin dinas/kementerian terkait dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) hingga Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Jika tindakan tersebut dilakukan oleh korporasi, ancaman pidana dan denda dapat dilipatgandakan termasuk sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha atau pembongkaran fisik bangunan secara paksa.
Saling silang klaim antara Dinas P2CKTR Sidoarjo yang menganggap izin fisik sah selama belum bergeser, dengan ketegasan Surat BBWS Brantas, UU SDA 17/2019, serta dorongan masyarakat yang dilindungi PP 43/2018 ini, menjadi titik krusial yang wajib dibedah oleh pihak kejaksaan. Pengusutan warkah asal-usul tanah sebelum dibeli oleh korporasi dinilai menjadi gerbang utama untuk membongkar dugaan manipulasi lahan desa yang merugikan publik dan negara tersebut. (tim/red)
