MAKASSAR — Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, M.E.I., menyambut positif pengembangan Sekolah Lapang Desa Inklusif. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar program tersebut dirancang dengan pembagian peran yang jelas sehingga tidak tumpang tindih dengan program kementerian dan lembaga lainnya.
Hal itu disampaikan Ning Lia dalam kunjungan kerja Komite I DPD RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (21/9/2026).
“Sekolah untuk desa inklusif merupakan gagasan yang sangat menarik. Namun, skemanya perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program kementerian lain, seperti PKH, Sekolah Rakyat, dan program sosial lainnya,” ujar Ning Lia.
Menurutnya, harmonisasi antarlembaga menjadi kunci agar program pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara efektif. Tanpa koordinasi yang kuat, program dengan tujuan serupa berpotensi menyasar kelompok yang sama, sementara masyarakat lain yang membutuhkan justru belum terjangkau.
Ning Lia menilai desa inklusif harus menghadirkan ruang partisipasi yang setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, kelompok rentan, serta warga yang selama ini belum banyak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Karena itu, pelaksanaannya tidak cukup hanya melalui pelatihan. Program tersebut perlu dihubungkan dengan perencanaan dan penganggaran desa agar aspirasi kelompok rentan benar-benar masuk dalam kebijakan pembangunan.
Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Friendy Sihotang, menjelaskan bahwa pemerintah mengembangkan Sekolah Lapang Desa Inklusif melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Program tersebut akan dilaksanakan di 448 desa yang tersebar di 56 kabupaten dan 22 provinsi, terutama di wilayah tengah dan timur Indonesia, dengan melibatkan organisasi nonpemerintah sebagai mitra.
“Desa inklusif membuka peluang bagi setiap warga desa, terutama kelompok marginal dan rentan, termasuk perempuan, untuk memperoleh kesempatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa,” kata Friendy.
Program peningkatan kapasitas perempuan tersebut mencakup pelatihan berbicara di depan umum, sosialisasi pola pengasuhan anak, pencegahan perkawinan anak, serta penguatan partisipasi perempuan dalam forum desa.
Materi lainnya meliputi pelatihan kepemimpinan perempuan, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan UMKM, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, serta pemenuhan gizi keluarga melalui program Kebun Gizi bagi kelompok perempuan dan penyandang disabilitas.
Ning Lia menilai substansi program tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat desa. Meski demikian, keberhasilannya harus diukur dari perubahan nyata, seperti meningkatnya keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam musyawarah desa, terbukanya akses ekonomi, serta masuknya kebutuhan mereka dalam dokumen perencanaan pembangunan.
“Programnya harus saling melengkapi dan berjalan selaras. Tujuan akhirnya adalah memastikan seluruh warga desa memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan,” ujarnya.
Kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komite I DPD RI Ade Yuliasih tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPD RI Bahar Buasan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Muh Saleh, serta jajaran anggota Komite I DPD RI.
Melalui Sekolah Lapang Desa Inklusif, pembangunan desa diharapkan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat keadilan sosial, kesetaraan gender, dan partisipasi seluruh kelompok masyarakat (Sam).
