“RKUHP sudah mulai diperbincangkan pada tahun 1958 oleh LPHN dan pertama kali masuk di parlemen pada tahun 1963 sehingga Draft RKUHP baru pertamakali ada Pada Tahun 1964, untuk itu tidak tepat bila dikatakan Pemerintah terburu-buru ingin mengesahkan RKUHP ini, karena sudah digodog dari beberapa generasi” urai Subianta.
Selain itu, Yovan juga menjelaskan Misi Suci Pembaruan Hukum Pidana yang diusung dalam RKUHP Nasional. Pertama yaitu upaya adanya Dekolonialisasi, upaya untuk menghilangkan nuansa kolonial dalam substansi KUHP lama demi mewujudkan Keadilan Korektif-Rehabilitatif-Restoratif.
“Dampak positifnya, RKUHP Nasional memiliki alternatif sanksi pidana,” terangnya.
Kedua, Demokratisasi yaitu Pendemokrasian Rumusan Pasal Tindak Pidana dalam RKUHP sesuai dengan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Ketiga, Konsolidasi dalam Penyusunan kembali ketentuan pidana dari KUHP yang lama yang sebagian tersebar ke dalam Undang-Undang di luar KUHP.
“Selanjutnya Keempat, Harmonisasi sebagai bentuk adaptasi dan keselarasan dalam merespon perkembangan hukum terkini, tanpa mengesampingkan hukum yang hidup di masyarakat atau Living Law,” katanya.
Kelima, yang terakhir Modernisasi, yaitu Filosofi pembalasan Klasik (Daad-Dtraftrecht) yang berorientasi kepada perbuatan semata-mata. Dengan filosofi integratif (Daad-Daderstraftrecht-Slachtoffer) yang memperhatikan aspek perbuatan, pelaku dan korban kejahatan (pemberatan dan peringanan pidana).
Narasumber terakhir Ladito Risang memaparkan Perbedaan Substansi yang ada di KUHP yang lama dengan RKUHP yang baru, serta isu-isu aktual yang berkembang dimasyarakat.
